Kapolri Tekankan Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi, Soroti Sektor Ekspor Impor

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pihaknya bakal terus berupaya memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK), menyusul hasil salah satu lembaga survei transparansi internasional yang menyatakan IPK Indonesia menurun. Satgas Pencegahan Korupsi pun menyoroti evaluasi dalam proses ekspor dan impor.

"Poin-poin temuan itu harus kita jawab dengan melakukan perbaikan-perbaikan," tutur Listyo di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).

Listyo tidak menampik bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki lewat sinergitas seluruh stakeholder terkait. Salah satunya soal kegiatan ekspor dan impor yang tentu menjadi tolak ukur investasi masuk ke dalam negeri.

"Ini akan mempengaruhi penilaian internasional terhadap kemudahan berusaha dari negara maju, untuk terus menerus meningkatkan investasi tentunya juga menjaga dan mengawal ekspor impor," jelas Kapolri.

Listyo mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang mencatat fenomena banjirnya barang masuk ke Indonesia akibat dari konstelasi global. Akibatnya, kondisi industri dalam negeri harus bersaing dan dioptimalkan.

"Di sisi lain postur negara postur APBN, kemudian potensi kebocoran dan juga income bagi negara, baik dari sektor pajak dan sektor lain bisa kita perkuat, sehingga pondasi Indonesia tetap kuat dan ke depan akan semakin baik," Listyo menandaskan. 

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyoroti kericuhan antara aparat keamanan dengan warga di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Kapolri meminta masyarakat untuk tenang dalam menyikapi proyek pengembanganan Rempang Eco City.

Diketahui, proses pematokan lahan berujung ricuh antara aparat keamanan dengan warga yang menolak tindakan tersebut, hingga disusul aksi demonstrasi di Kantor BP Batam.

"Jadi sebagaimana instruksi dari Bapak Presiden bahwa ada komunikasi yang mungkin tidak berjalan dengan baik terkait dengan proses rencana relokasi masyarakat yang ada di Pulau Rempang,” tutur Kapolri Listyo di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).

"Kejadian beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah ada sosialisasi, mungkin masyarakat masih belum semuanya memahami. Sehingga pada saat terjadi kegiatan pengukuran patok dalam rangka hanya memasang patok, terjadi penutupan jalan dan kemudian eskalasinya meningkat sehingga terjadi bentrokan yang mengarah ke hal yang bersifat anarkis," sambung dia.

Selain itu, lanjut Listyo, beberapa hari setelahnya ada aksi demonstrasi di depan Kantor BP Batam dan perwakilan pengunjuk rasa pun diterima serta melakukan komunikasi bersama. Hanya saja, memang ada beberapa hal yang perlu diputuskan secara komprehensif.

Kekuatan personel disebutnya telah ditambah yakni kurang lebih 4 SSK menyesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi.

"Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi, karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otorita BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan harus diserahkan,” ujarnya.

Namun di sisi lain, sambung Listyo, pemerintah dalam hal ini BP Batam juga memikirkan rencana relokasi. Termasuk yang menyangkut soal mata pencaharian masyarakat agar tetap dapat melanjutkan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

"Apakah itu yang jadi nelayan atau dekat nelayan, yang saat itu berjualan sayur juga harus ada pasarnya dan sebagainya, semuanya ini sedang dalam proses. Namun demikian, mungkin karena ada mis di lapangan yang kemudian muncul benturan, maka dari itu muncul kesempatan yang saya sampaikan tolong sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi," Listyo menandaskan.