Jokowi: Semua Presiden Dapat Laporan Intelijen soal Parpol, Ada di UU

Menurut dia, undang-undang mengatur bahwa presiden harus menerima laporan intelijen. Jokowi menekankan data-data intelijen harus dibuka kepada presiden.

oleh Muhammad AliLizsa Egeham diperbarui 19 Sep 2023, 15:41 WIB
Diterbitkan 19 Sep 2023, 15:41 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pembentukan Tim Transformasi Sepak Bola Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat, 7 Oktober 2022. (Dok Biro Pers Sekretariat Presiden RI)

 

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab kritikan sejumlah pihak terkait data intelijen soal arah partai politik (parpol) di Pilpres 2024 yang dimilikinya. Jokowi menjelaskan bahwa semua presiden memiliki data intelijen soal ekonomi, sosial, hingga politik.

"Saya itu ya, saya itu rutin, saya itu rutin mendapatkan laporan baik dari intelijen di kepolisian, intelijen di TNI, intelijen di BIN, rutin mendapatkan laporan," jelas Jokowi di PT Pindad Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023).

"Baik itu berkaitan dengan politik, baik itu berkaitan dengan ekonomi, baik itu berkaitan dengan sosial, rutin dan semua presiden sama," sambungnya.

Menurut dia, undang-undang mengatur bahwa presiden harus menerima laporan intelijen. Jokowi menekankan data-data intelijen harus dibuka kepada presiden.

"Gimana masa laporannya kan memang di undang-undangnya harus laporan kepada Presiden. Kalau BIN itu harus laporan kepada presiden, semua ada. Coba dibuka," tutur Jokowi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berbuat macam-macam terkait data soal partai politik yang dia miliki dari intelijen. 

"Jokowi ini orang baik, sudahlah enggak bakal macam-macam, intelnya juga baik-baik, kalau enggak sudah hancur ini publik," kata Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi di NasDem Tower, Jakarta, Senin, (18/9/2023).

Meski begitu, kata Aboe, sebaiknya Jokowi tidak mengungkap soal informasi tersebut ke publik. Sebab akan menimbulkan kegaduhan. 

“Sebenarnya enggak perlu diungkap, diungkap jadi ramai, kan itu sudah job description seorang presiden mendapatkan masukan, termasuk Menkopolhukam juga dapat, bukan presiden aja,” jelasnya.

 

Harap Data Tidak Disalahgunakan

Lebih lanjut, dia berharap, agar data-data yang dimiliki Presiden Jokowi tidak disalahgunakan.

“Kalau digunakan bukan untuk kepentingan bernegara jadi lain ceritanya, iya dong? Kalau kepentingan partai si A si B? itu kan berarti abuse of power,” imbuh dia.

Sebelumnya, Jokowi mengaku memiliki informasi lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik seluruh partai politik.

Hal ini dikatakannya di depan rapat kerja nasional relawan Seknas (Sekretariat Nasional) di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi.

"Jadi informasi yang saya terima komplet. Dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya, dan informasi-informasi di luar itu," tambah Jokowi.

Jokowi juga membeberkan informasi yang dikantongi dari intelijen lengkap mulai dari angka, hingga survei.

"Saya pegang semua itu dan hanya milik presiden karena langsung, langsung ke saya," katanya.

Infografis Jokowi Ingin Cawe-Cawe Urusan Politik, Begini Penjelasan Istana. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Jokowi Ingin Cawe-Cawe Urusan Politik, Begini Penjelasan Istana. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya