Jokowi Dapat Bisikan, Data Digital Harus Diproteksi Agar Pemegangnya Tidak Tentukan Pilpres 2029

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta data-data digital Indonesia diproteksi dengan baik. Jika tidak, Jokowi khawatir pemegang data digital bisa masuk dalam ranah politik hingga bisa menentukan presiden pada Pilpres 2029.

"Jaga betul namanya aset digital kita. Jaga betul data, informasi, akses pasar semuanya, nanti bisa menyangkut politik. Ada yang menyampaikan pakar digital kita membisiki pak ini hati-hati kalau kita tidak proteksi data-data digital kita bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan itu mereka," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Lemhannas RI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Jokowi mengatakan, akan sangat berbahaya jika perilaku konsumen dan perilaku masyarakat bisa dicek dengan sangat akurat oleh dunia digital. Maka, penting menjaga data informasi agar tidak disalahgunakan.

"Sekali lagi data informasi akses pasar itu adalah emas berliannya dunia digital, karena sekarang ini eranya AI, eranya big data analytic, eranya machine learning dan bahkan tadi kalau udah masuk politik bisa mengarahkannya hanya bermodalkan data dan informasi," bebernya.

Menurut dia, kondisi itu juga dikhawatirkan banyak negara besar. Jokowi menyebut, saat menghadiri KTT G20 di India, ada enam negara besar yang risau terhadap perkembangan teknologi, khususnya Artificial Intelligence (AI).

Sebab, negara-negara tersebut terlambat dalam menyiapkan regulasinya dan sulit untuk mengejar perkembangan teknologi yang sangat cepat.

"Kita kalau nggak lincah kalau nggak gesit menyiapkannya juga sama, itu yang sering saya takutkan itu, tapi kalau saya memang lebih suka kita harus tahu tantangan-tantangan ke depan ini apa dan kita paham sulitnya ke depan ini apa," pungkas dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (2/10/2023) lalu. Jokowi menyebut, pertemuan di Istana Bogor itu berlangsung hampir satu jam.

"Hari Senin sore bertemu hampir satu jam," kata Jokowi usai membuka pameran Inacraft 2023 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Jokowi mengungkapkan, dia dan SBY berbincang mengenai pemilu 2024. Namun, Jokowi merahasiakan detil pembahasannya.

"Ya silaturahmi berbincang bincang terutama mengenai 2024, yang dibicarakan apa ya rahasia," kata dia.

Jokowi merahasiakan apakah perbincangannya dengan SBY membahas soal Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Demokrat masuk kabinet.

"Rahasia (soal AHY)," kata Jokowi.

"Rahasia (Demokrat masuk kabinet)," tutup mantan Wali Kota Solo ini.

Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10). SBY datang ke istana Bogor pukul 16.52 WIB.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut pertemuan itu tentunya membahas politik. Namun, ia tidak merinci spesifik.

"Pertemuan dua Presiden, Presiden RI ke-6 Pak SBY dan Presiden Jokowi tentu yang dibicarakan terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan," kata Kamhar saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (2/10). 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut diapresiasi.

Diketahui, SBY bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Senin 2 Oktober 2023 sore.

"Ya soal pertemuan-pertemuan antara tokoh bangsa itu adalah hal biasa, tentunya kami mengapresiasi pertemuan-pertemuan yang terjadi," kata Dasco, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

"Itu kan tentang apa namanya presiden yang sedang menjabat dan presiden yang sebelumnya bertemu itulah menurut kami adalah hal yang patut diapresiasi," sambungnya.

Terkait apa yang dibahas dalam pertemuan SBY dan Presiden Jokowi, dia menegaskan Partai Gerindra tidak berwenang untuk ikut campur. Namun, Dasco menyebut, bahwa pertemuan itu merupakan hal yang wajar.

"Mengenai apa yang dibicarakan tentunya Partai Gerindra tidak akan ikut mengomentari karena itu adalah sesuatu menurut kami hal yang biasa dan wajar dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa," imbuh Dasco.

Diberitakan sebelumnya, pertemuan SBY dengan Jokowi di Istana Bogor, pada Senin (2/10) sore dibenarkan Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.

Dia menyebut, SBY bertemu Presiden Jokowi membahas terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan.

"Benar sore ini ada silaturahmi kebangsaan antara Pak SBY dan Pak Jokowi," kata Kamhar, saat dikonfirmasi.

"Pertemuan dua Presiden, Presiden RI ke-6 Pak SBY dan Presiden Jokowi tentu yang dibicarakan terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan," sambung dia.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespon positif, pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor kemarin sore, Senin (2/10).

Menurut Hasto, pertemuan keduanya dimaknai sebagai silaturahmi antara sesama presiden.

"Pertemuan antara pemimpin suatu hal yang baik apalagi Pak SBY beliau juga sosok presiden ke 6 dan Pak Jokowi presiden ke 7, sehingga pertemuan itu dinilai oleh PDI Perjuangan merupakan bagian dari tradisi silaturahim yang baik dilakukan diantara para pemimpin,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

Terkait pertemuan keduanya membahas soal konsolidasi politik, Hasto melihat kubu SBY dan Jokowi telah memiliki jalannya masing-masing dan bila dimaknai sebagai ajakan bergabung ke dalam gerbong pemerintah di Kabinet Jokowi, maka Hasto berpendapat hal itu bukan hal yang perlu sebab partai pendukung Jokowi di 2019 sudah sangat baik.

"Dalam situasi seperti ini PDIP berpendapat kerja sama yang sudah dilakukan dengan partai-partai yang selama ini mengusung pemerintahan presiden Jokowi itu sudah sangat bagus dan semua berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan bagi legacy Presiden Jokowi dan KH Maruf Amin,” jelas dia.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com