PDIP: Pernyataan Puan, Adian, dan Hasto soal Presiden 3 Periode Tidak Bertentangan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menilai, tidak ada pernyataan yang bertentangan antara Puan Maharani, Adian Napitupulu, dan Hasto Kristiyanto mengenai adanya upaya untuk membuat jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Tidak saling bertentangan. Pernyataan keduanya saling melengkapi dan ketiga-tiganya benar," kata Basarah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (28/10).

Menurut Basarah, Puan hanya menyampaikan kedudukannya secara fakta apakah Presiden Jokowi pernah meminta kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengubah konstitusi dari masa dua periode menjadi tiga periode.

"Mbak Puan mejawab dari konten yang saya baca bahwa setahu beliau tidak pernah melihat atau mendengar Pak Jokowi meminta langsung untuk perubahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode," katanya.

"Pernyataan Mbak Puan itu benar, memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta kepada Ibu Megawati mengubah UUD 1945," kata Basarah.

Di sisi lain, lanjut Basarah, Adian menjelaskan pernyataan-pernyataan yang muncul dari pembantu-pembantu Presiden Jokowi. Basarah mempersilakan masyarakat untuk memeriksa jejak digital dari berbagai lini.

"Banyak pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan gagasannya, keinginannya, untuk mengubah masa jabatab presiden dari dua periode menjadi tiga periode," kata Basarah.

Terakhir, kata Basarah, Hasto mengonfirmasi tentang pengalamannya secara langsung adanya pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan keinginannya untuk mengubah masa jabatan tersebut.

Oleh karena itu, kata Basarah, tidak ada perbedaan apalagi pertentangan pernyataan-pernyataan yang disampaikan Puan, Adian, dan Hasto kristiyanto.

"Karena memang pada faktanya wacanya tiga periode itu faktual bisa kita lihat. Saya kira teman-teman yang hadir di sini pasti medianya sudah menulis, dari pejabat-pejabat siapa saja di lingkungan pemerintahan Presiden Jokowi dan juga ada yang ketua umum-ketua umum partai politik yang mengusulkan wacana tiga periode itu," tegas Basarah.

Sumber: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com