Ini Permintaan Bupati Edi Damansyah Agar Partisipasi Pemilu 2024 Meningkat di Daerahnya

Diketahui banyak karyawan yang bekerja di perusahaan tidak bisa meluangkan waktu untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Salah satu contohnya disampaikan Edi, jika di area perusahaan sawit terdapat TPS, maka itu tidak menjadi kendala.

oleh stella maris diperbarui 05 Nov 2023, 17:36 WIB
Diterbitkan 05 Nov 2023, 17:27 WIB
Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah.
Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah/Istimewa.

Liputan6.com, Tenggarong Pada Februari 2024, Pemilihan Umum (Pemilu) serentak akan digelar. Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah meminta agar perusahan dapat berperan memberikan keringanan kepada karyawan, saat pelaksanaan pemilu 2024. 

Hal tersebut menyikapi tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai masih belum maksimal di setiap perhelatan pemilu di daerah. Edi menyebut, tingkat partisipasi pemilih belum maksimal, khususnya bagi kecamatan yang wilayahnya terdapat aktivitas perusahaan. 

Diketahui penyebabnya, banyak karyawan yang bekerja di perusahaan tidak bisa meluangkan waktu untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Salah satu contohnya disampaikan Edi, jika di area perusahaan sawit terdapat TPS, maka itu tidak menjadi kendala. 

Namun, jika TPS yang bersangkutan lokasinya terdaftar di desa, maka hal itu bisa menjadi kendala. Belum lagi jarak antara desa dan area perusahaan cukup jauh, tentu hal itu memerlukan waktu bagi karyawan menuju desa untuk menyumbangkan suaranya di TPS. 

"Daerah ini banyak karyawan perusahaan, mereka mengaku takut mendapatkan sanksi pemotongan pendapatan jika tidak masuk kerja," ujar Edi, Minggu (29/10). 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia pun meminta agar perusahan dapat berperan memberikan keringanan kepada karyawannya, terutama kepada warga lokal. Sehingga, mereka bisa menyalurkan hak suaranya pada saat pesta demokrasi yang akan digelar pada 2024. 

"Kami minta betul-betul nanti peran sertanya memberikan waktu kepada karyawan saat jam pagi untuk mencoblos ke TPS, nanti siangnya bisa untuk kembali bekerja," katanya. 

Lanjut Edi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga gencar melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan untuk tingkatkan jumlah partisipasi, termasuk di daerah yang wilayahnya terdapat aktivitas perusahaan. Jika penyebab rendahnya partisipasi pemilih karena faktor kebijakan perusahaan kepada karyawan, kata Edi, harus dicek validitasnya dan segera mendapatkan solusi. 

"Artinya ada sisi komunikasi yang perlu diperbaiki," ujarnya.

 

(*)

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya