Viral Warga Rohingya Terdampar di Pantai tapi Pakai Tas UNHCR, Ini Penjelasan Kapolri

Liputan6.com, Jakarta - Viral sebuah video yang memperlihatkan sejumlah warga Rohingya terdampar di pesisir pantai. Belum diketahui lokasi pantai tersebut. Namun, yang bikin heboh adalah warga Rohingya tersebut menggunakan tas bertuliskan UNHCR.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) merupakan organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNHCR disebut juga sebagai Badan Pengungsi PBB.

Akun rakah_aceh ini memberikan keterangan di video tersebut: 'Keren persiapan terdamparnya Kaum Rohingya disponsori oleh UNHCR'. 'Tas rohingya ada logi UNHCR' dalam video tersebut.

Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sejumlah warga Rohingya tersebut hanya transit di Indonesia dan akan melanjutkan perjalanan ke negara tujuan. 

"Sebelumnya ada kesepakatan ya, bahwa terkait dengan pengungsi-pengungsi yang masuk ke negara transit dan akan ke negara tujuan, maka mau tidak mau kita harus menerima. Namun demikian, kita bekerja sama dengan UNHCR," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023).

"Di sana sudah ada pengaturannya, berapa lama di negara transit dan berapa lama sampai di negara tujuan," sambungnya.

Meski begitu, jenderal bintang empat ini ingin agar tetap menghormati dan menghargai setiap Hak Asasi Manusia (HAM). Apalagi, memang mereka yang membutuhkan bantuan.

"Yang paling penting tentunya kita tetap harus menghormati, menghargai, hak-hak asasi manusia, menghormati warga negara lain yang memang membutuhkan pertolongan kita," ujarnya.

"Kemudian pada saat berada di Indonesia, tidak jadi masalah saya kira itu. Ini kewajiban kita untuk membantu, bekerja sama dengan badan Internasional," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam hal ini, Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md untuk menangani masalah itu.

"Ya saya telah memerintahkan Menko Polhukam (Mahfud Md) untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR (United Nations High Commisioner for Refugees)," kata Jokowi saat ditemui di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/12/2023).

Seperti diketahui, sebanyak 139 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Pantai Tapak Gajah, Sabang, Aceh, pada Sabtu, 2 Desember 2023 lalu. Dalam sebulan terakhir, hampir seribu orang warga Rohingya datang ke Indonesia.

Kini warga Aceh pun berubah sikap. Mereka mulai menolak kedatangan para pengungsi Rohingya ke wilayahnya.

Hingga akhir November 2023, tercatat ada 1.084 warga Rohingya yang mendarat di wilayah Aceh menggunakan 6 kapal kayu. Pantai di Pidie, Bireuen, Aceh Timur, dan Sabang menjadi tempat mereka bersandar.

Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko menyebut, para pengungsi itu kabur dari Cox's Bazar di Bangladesh, tempat penampungan terbesar warga Rohingya yang mengungsi dari Myanmar. Dari penyelidikan polisi, para pengungsi itu membawa kartu UNHCR yang diterbitkan di Bangladesh.

Polisi mendesak, Badan PBB yang mengurus pengungsi itu bertanggung jawab karena membiarkan warga Rohingya kabur dari kamp pengungsian Cox's Bazar. Apalagi, ditemukan fakta, mereka kabur dengan membayar kapal yang diketahui berasal dari Bangladesh.

Sikap warga Aceh kini berubah. Mereka terang-terangan menolak gelombang kedatangan warga Rohingya. Salah satu alasan yang terungkap adalah perilaku pengungsi Rohingya yang meresahkan.

Selain tidak memiliki tempat penampungan, warga juga kesal dengan perilaku pengungsi yang tidak menjaga kebersihan dan mengindahkan norma-norma yang berlaku di Aceh. Banyak juga pengungsi sebelumnya yang kabur dari lokasi penampungan dan membuat onar hingga berkonflik dengan warga setempat.

Aksi unjuk rasa sempat dilakukan Mahasiswa Pemuda Peduli Aceh (MPPA) pada 29 November 2023 lalu. Menurut mereka, sudah cukup bagi pemerintah Aceh mengurus pengungsi Rohingya karena masih banyak warga lokal yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Pemerintah diminta bersikap tegas dengan mengusir para pengungsi.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka