Jokowi: Pemerintah Gelontorkan Rp 443 Triliun untuk Subsidi dan Bansos Sepanjang 2023

Jokowi mengatakan, dana bansos yang lumayan besar diantaranya dialokasikan untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS.

oleh Nila Chrisna YulikaAdy Anugrahadi diperbarui 20 Jan 2024, 10:50 WIB
Diterbitkan 20 Jan 2024, 10:50 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengucapkan selamat Hari Lahir ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) atau Harlah ke-78 NU.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengucapkan selamat Hari Lahir ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) atau Harlah ke-78 NU. (Ady Anugrahadi/Liputan6.com).

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberkan pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 443 triliun pada 2023 untuk subsidi dan bantuan sosial (bansos). Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Peringatan Hari Lahir ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) atau Harlah ke-78 Muslimat NU di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu, (20/1/2024).

"Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat misalnya ini tahun 2023 subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar Rp 443 triliun," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, dana yang lumayan besar diantaranya dialokasikan untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS. "Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi," ujar Jokowi.

Selain itu, disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar dan KIP Kuliah, Progam Keluarga Harapan, Kartu Sembako. Diakuinya, tidak semua masyarakat mendapat bantuan itu. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH). Jokowi menyebut, penerimanya berjumlah 9,9 juta keluarga.

"Bukan semuanya diberikan bukan 280 juta kalau ibu-ibu muslimat NU kan sudah sejahtera," ujar dia.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, bantuan dari pemerintah terus digecarkan demi menjaga daya beli masyarakat. "Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum ini harus kita terus pertahanan, terus kita tingkatkan untuk mengapai cita-cita Indonesia emas di 2045," ujar dia.

Di Harlah ke-78 Muslimat NU, Jokowi: 96 Negara Jadi Pasien IMF

Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri Peringatan Hari Lahir ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) atau Harlah ke-78 Muslimat NU di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu, (20/1/2024). (Ady Anugrahadi).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ungkap pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif pada kondisi perekonomian global. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Peringatan Hari Lahir ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) atau Harlah ke-78 Muslimat NU di  Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu, (20/1/2024).

Menurut data yang dipaparkan oleh Jokowi setidaknya ada 96 negara yang perekenomiannya terganggu imbas dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan beberapa tahun lalu. 

"Negara lain sampai saat ini ada 96 negara yang masih belum bisa mengatasi ekonominya. Kesehatannya bisa diselesaikan tapi ekonominya belum bisa diselesaikan 96 negara terpuruk dan bahkan masuk menjadi pasiennya International Monetary Fund atau IMF," kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi mengajak masyarakat patut bersyukur karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan-tantangan dunia dan tantangan-tantangan di dalam negeri.

"Kita mampu mengatasi baik kesehatan maupun ekonomi. Kita sekali lagi patut bersyukur dan bahkan kita termasuk 5 terbaik dunia untuk urusan ekonomi patut kita syukuri," ujar dia.

Menurut Jokowi, keberhasilan pemerintah dalam menangani permasalahan seperti pandemi Covid-19 berkat adanya dukungan dari masyarakat luas. "Semua berkat peran seluruh komponen bangsa termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian," ucap dia.

Infografis Skor Indeks Persepsi Korupsi 2022 Melorot, Respons Jokowi dan KPK. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Skor Indeks Persepsi Korupsi 2022 Melorot, Respons Jokowi dan KPK. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya