Hasto PDIP Sebut Ada Paket Bansos Ditimbun di Kantor DPD Golkar Yogyakarta

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut bahwa program bantuan sosial (bansos) semakin dipolitisasi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia menyebut, ada paket bansos yang ditumpuk di Kantor DPD Partai Golkar Yogyakarta.

"Hari ini kami menerima laporan ada bansos yang berada di Kantor Golkar, di DPD Jogja," kata Hasto saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Menurutnya, foto-foto adanya penumpukan bansos itu merupakan bukti kuat bahwa program pemerintah yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, justru digunakan demi memenangkan pasangan calon tertentu.

Kendati demikian, dia meyakini akan ada arus balik negatif kepada pihak yang memanfaatkan bansos demi kepentingan politik.

"Itu merupakan contoh bahwa penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif bagi yang menyalahgunakan bansos," ucap Hasto.

Diberitakan sebelumnya, pagu anggaran perlindungan sosial pada 2023 yaitu sebesar Rp476 triliun, kemudian naik sebesar Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun pada 2024.

Bahkan jumlah anggaran Bansos 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp498 triliun.

Kebijakan bansos ini diduga bermuatan politis. Sebab, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikut kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto.

Reporterr: Alma Fikhasari

Merdeka.com

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menyatakan, pembagian bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat telah disalahgunakan bagi kepentingan elektoral. Bansos ia sebut telah dimanfaatkan untuk mengeksploitasi kemiskinan. 

Politisi PDI Perjuangan itu  menyatakan, Bansos yang seharusnya dibagikan Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan data kemiskinan, kini disalurkan menurut tingkat kepadatan penduduk di sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Bahkan, Kemensos tidak lagi dilibatkan.

"Lho kan sangat jelas, Ibu Risma sejak awal menjabat Mensos punya komitmen untuk menggunakan data kemiskinan. Saat ini, data kemiskinan Ibu Risma tidak lagi dipakai,” kata Aria dalam keterangannya, Sabtu (4/2/2024).

Aria mengatakan, berdasarkan informasi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini,  saat ini pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian Bansos. Dia juga mengaku tidak rela  pembagian Bansos dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti yang terjadi belakangan ini.

"Data validasi Bansos yang dimiliki Kementerian Sosial, yang rutin diperbaiki, infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian Bansos, pada  bulan Januari dan Februari 2024," katanya.

Ia juga menyayangkan, pembagian Bansos yang dilakukan hanya berdasarkan kepadatan penduduk di sejumlah daerah di Jawa Tengah. 

Menurut Aria, pada Desember 2023, Presiden Jokowi membagikan BLT Puso (BLT bagi petani yang gagal panen) yang hanya dibagikan di Provinsi Jawa Tengah. Bantuan yang akan diberikan sebesar Rp 8 juta per 1 hektare lahan pertanian. 

Sementara itu, untuk kelompok tani, diberikan bantuan sekitar Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta. 

"Itulah yang kita  tahu, yang dipakai merupakan data elektoral, berdasarkan kepadatan penduduk. Kemudian, daerah mana yang memberikan efek elektoral tinggi di situlah Bansos diberikan. Bansos memang untuk rakyat, PDI Perjuangan setuju. Tetapi, caranya jangan didasarkan dan dikerdilkan untuk kepentingan elektoral, tapi sesuai kebutuhan rakyat,” pungkas Aria.