Jokowi: Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kelangkaan beras di pasar dan ritel bukan disebabkan oleh bantuan pangan.

Menurut dia, keberadaan bantuan pangan justru menahan harga beras ahar tidak melonjak.

"Enggak ada hubungannya, tidak ada hubungan sama sekali dengan bantuan beras pangan. Tidak ada hubungannya sama sekali," kata Jokowi saat meninjau stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur, Kamis (15/2/2024).

Dia mengatakan bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik. Jokowi menyebut harga akan stabil apabila beras terdistribusi dengan baik.

"Karena justru ini yang bisa mengendalikan karena suplainya lewat bansos ke masyarakat. Justru itu menahan harga agar tidak naik, kalau ndak justru malah melompat," jelasnya.

"Ini rumus suplai dan demand. Suplainya di berikan dan terdistribusi dengan baik otomatis harga terkendali," sambung Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan kelangkaan beras di ritel bukan disebabkan karena bantuan pangan yang disebar Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut dia, penyaluran bantuan pangan tak menganggu pasokan beras ke pasar-pasar ritel.

"Bansos itu enggak ada kaitannya sama harga (beras). Tapi ini negara hadir, itu bukan bansos tapi bantuan pangan saya koreksi ya. Bantuan pangan beras pemerintah memang ditiadakan selama 8-14 Februari untuk penghormatan kepada Pemilu yg dijalankan tahun ini. Bansos pangan itu enggak mempengaruhi itu (kelangkaan beras)," jelas Arief usai rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024).

Dia menargetkan pasokan beras dapat kembali melimpah pada Maret 2024. Dengan begitu, harga beras yang naik karena kelangkaan bisa dapat turun dan berada di angka normal.

"Khusus beras kita harap bulan Maret 2024 ini produksi kita sesuai KSA BPS itu di atas 3,5 juta ton. Kita harapkan bulan Maret harga beras bisa lebih turun sedikit," ujarnya.

Arief menyampaikan akan memastikan distribusi beras di pasar modern dan tradisional tak terkendala. Dia akan berkoordinasi dengan peritel terkait kenaikan harga beras akibat terjadi kelangkaan.

"Jadi izinkan kami berkoordinasi sekarang dengan seluruh ritel yang ada pagi ini saya bersama teman-teman bulog dan peritel membahas ini semua untuk isi pasar ritel," tutur Arief.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyoroti ihwal persoalan kenaikan harga beras dan kelangkaan stok beras di pasaran yang banyak dikeluhkan masyarakat selaku konsumen. 

Eliza menilai, tren kenaikan harga beras dan kelangkaan stok beras ini dipengaruhi oleh program bantuan sosial (bansos) pangan yang gencar dilakukan pemerintahan Jokowi di tahun politik. 

"Karena pemerintah mengguyur bansos, akibatnya stok CBP di Bulog saat ini hanya sekitar 1,2 juta, tidak cukup kuat mengintervensi kenaikan harga di pasar," ungkap Eliza saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Kondisi ini, diperparah oleh masifnya penggunaaan beras sebagai alat kampanye pada musim pemilu serentak 2024. Antara lain pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan umum legislatif (Pileg) di berbagai wilayah Indonesia.

"Pesta demokrasi ini selain pilpres juga ada pilkada dan pileg yang diselenggarakan di 37 provinsi, 508 kabupaten/kota. Hajatan besar ini tentu mengerek permintaan beras mengingat seringkali silaturahmi dan kampanye yang disertai pembagian sembako," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Bulog diminta fokus untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Antara lain dengan membatasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk menekan kenaikan harga dan menstabilkan pasokan.

"Jangan sampai karena stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog menipis akibat jor-joran bansos dan ingin menstabilkan harga yang saat ini makin mahal, jangan sampai menempuh jalur impor di awal tahun menjelang panen raya. Ini akan menjadi kesalahan besar," pungkas Eliza.