Singgung Harga Beras Meroket, Ganjar: Solusinya Bukan Bansos tapi Operasi Pasar

Ganjar menyebut kenaikan itu sebagai peringatan bagi pemerintah.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 21 Feb 2024, 17:04 WIB
Diterbitkan 21 Feb 2024, 17:04 WIB
Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo mengaku belum mendengar soal usulan hak angket dari anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo mengaku belum mendengar soal usulan hak angket dari anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal melambungnya harga beras yang mencapai Rp19 ribu per kilogram. Ia menyebut kenaikan itu sebagai peringatan bagi pemerintah. Ganjar mendesak untuk segera dilakukan operasi pasar.

“Sebenarnya anomali berasnya mahal. Kemarin saya tanya mencapai Rp19 ribu sampai Rp 20 ribu per kilogram. Mestinya yang dilakukan ya operasi pasar,” ujar Ganjar dalam keterangannya, Rabu (21/2/2024).

Ganjar juga menyinggung soal bantuan sosial (Bansos) yang digencarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelum pencoblosan. Menurutnya, Bansos dapat meringankan beban masyarakat, namun jika dilakukan di saat momentum Pemilu akan memunculkan interpretasi yang berbeda.

“Kalau Bansos itu untuk menolong masyarakat itu cerita baik tapi momentum pas Pemilu akan menjadi interpretasi yang berbeda,” paparnya.

Ganjar pun menegaskan solusi untuk mengatasi kenaikan harga beras adalah dengan menurunkan semua instrumen terkait dan segera melakukan operasi pasar.

“Kalau hari ini harga beras naik, solusinya bukan Bansos tapi operasi pasar. Kalau tidak, maka seperti kemarin saya keliling harga Rp14 ribu sampai Rp 15 ribu dan sekarang sampai Rp19 ribu. Saya kira sudah alert buat pemerintah. Segera seluruh instrumen diturunkan. Saya kira manajemen ini tidak sulit hanya butuh mau saja,” tandasnya.

Jokowi Beberkan Sebab Harga Beras Naik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gedung Kawasan Pertanian Terpadu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Saat berdialog dengan masyarakat, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan bahwa masyarakat telah menerima bantuan beras pada bulan Januari 2024.

"Bulan Januari sudah terima? Ini yang bulan Januari. Berarti nanti Februari dapat lagi, Maret dapat lagi. Siapa yang enggak setuju? April dapat lagi, Mei dapat lagi, Juni dapat lagi," ucap Jokowi di Gedung Pertanian Kawasan Terpadu, Tangsel, Senin (19/2/2024).

Mantan Wali Kota Solo itu menyampaikan, setelah bulan Juni, bantuan pangan tersebut akan dilanjutkan apabila anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencukupi.

"Nanti setelah Juni, kita lihat APBN-nya mencukupi tidak. Kalau mencukupi dilanjutkan lagi. Berarti sudah terima semua? Sudah terima semuanya," ungkap Jokowi.

Dia pun menjelaskan, bantuan pangan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat di tengah kenaikan harga pangan terutama beras.

"Kenapa (harganya) naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca, sehingga banyak yang gagal panen padahal yang makan tetap, produksinya berkurang, sehingga harganya menjadi naik. Dan pemerintah kita membantu bantuan beras ini agar meringankan ibu-ibu semuanya karena tadi harganya naik," jelas Jokowi.

 

Infografis Harga Beras Naik hingga Beli Beras Dibatasi
Infografis Harga Beras Naik hingga Beli Beras Dibatasi (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya