Liputan6.com, Jakarta - Kolaborasi antar lembaga pemerintah, termasuk Satgas Pangan diperlukan untuk mencegah kenaikan harga beras. Hal ini disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.
Trubus menilai, kolaborasi antar lembaga pemerintah sangat diperlukan, apalagi menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Dia mengatakan, kebijakan yang dibuat juga harus transparan.
Advertisement
Baca Juga
"Perlu juga koordinasi dengan Satgas Pangan Polri itu, ketiga lembaga itu harus berkoordinasi untuk menangani beras secara merata sehingga harga beras bisa ditekan," ujar Trubus melalui keterangan tertulis, Kamis (29/2/2024).
Advertisement
Menurut dia, sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan harga beras. Salah satunya, kata Trubus, kebijakan mengimpor beras meskipun ini hanya bisa mengatasi masalah sementara.
"Ada beberapa daerah akibat iklim itu mengalami gagal panen, panen beras mengalami penurunan," ucap dia.
Selain itu, Trubus memprediksi harga beras di beberapa daerah akan berangsur turun menjelang bulan Ramadan hingga Lebaran Idulfitri.
Dia menyebut, harga beras di sejumlah daerah terpantau mulai turun. Trubus menyebut, penjualan beras kualitas medium dari Bulog misalnya dijual di Pasar Induk Beras Cipinang dengan harga Rp10.600/kilogram.
"Penurunan harga beras bisa terus berlangsung sampai Ramadan dan Lebaran," terang dia.
Namun, Trubus menyebut kondisi tersebut tetap tergantung pada kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Ia tentu berharap harga beras terus turun sampai Lebaran dan stabil setelah itu.
"Ini menjaga public trust ya, kepercayaan kepada pemerintah," jelas Trubus.
Â
Kata Ikatan Pedagang Pasar Indonesia
Sementara itu, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) sebelumnya mengungkapkan harga beras saat ini melonjak hingga 20 persen. Padahal, Ramadan masih cukup jauh.
Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan, harga beras saat ini menjadi Rp18 ribu per kilogram (kg), naik tinggi dibandingkan biasanya sekitar Rp14 ribu per kilogram.
"Ini adalah harga tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)," jelas dia.
Kemudian, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah harga beras di pasar dan ritel masih melonjak. Berdasarkan laporan yang diterimanya, Jokowi mengklaim harga beras di sejumlah pasar saat ini sudah turun.
"Cek di pasar Johar naik atau tidak, turun atau tidak, cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Dan saya itu selalu mendapatkan angka-angka," kata Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 28 Februari 2024.
Dia pun mempersilahkan awak media untuk mengecek langsung harga beras di pasar dan ritel. Misalnya, Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan Pasar Johar.
"Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek ke Pasar Johar, ini pasar-pasar beras harus dicek, coba dicek, coba kalian datang ke Pasar Cipinang cek harga turun apa naik," ucap Jokowi.
Â
Advertisement
Jokowi Ungkap Sulitnya Cari Pasokan Beras ke Luar Negeri
Presiden Jokowi pun mengungkapkan sulitnya mencari pasokan beras dari negara-negara lain. Padahal, kata dia, dulunya banyak negara yang menawarkan pasokan beras kepada Indonesia.
"Sekarang ini kita mencari beras ke negara-negara produsen, itu juga tidak gampang dan tidak mudah," kata Jokowi.
Dia mengatakan kondisi ini disebabkan ketidakpastiaan ekonomi dan konflik geopolitik yang tak kunjung usai. Salah satunya konflik Ukraina hingga Gaza menyebabkan inflasi pangan.
"Lanskap ekonomi, lanskap politik dunia juga sulit dikalkulasi, sulit dihitung. Kita tahu konflik Ukraina belum selesai, datang konflik Gaza, ada tambahan Yaman, sehingga menyebabkan inflasi pangan melanda dunia," ujarnya.
Jokowi menuturkan, ketegangan ini membuat sejumlah negara produsen beras berhenti melakukan ekspor. Terlebih, saat ini juga ada perubahan iklim dan cuaca yang dapat menyebabkan gangguan rantai pasok pangan.
"Semuanya sekarang ini ngerem untuk tidak ekspor bahan pangannya, baik gandum maupun beras, akibat perubahan iklim, akibat perubahan cuaca dan gangguan rantai pasok," jelas Jokowi.