DPRD Dorong Pemkot Bogor Beri THR bagi Ribuan Warga Terdampak Bencana Alam

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat Atang Trisnanto mendorong pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kebutuhan lebaran bagi 1.134 warga terdampak bencana alam.

Menurut dia, bantuan semacam Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran ini untuk mengurangi beban warga yang masih mengungsi maupun berada di tempat tinggalnya dalam wilayah rawan bencana.

"Esensinya Idul Fitri itu kemenangan melawan nafsu, meningkatkan empati, simpati kita terhadap sesama. Apalagi Ramadhan tahun ini musim penghujan, sementara ada ribuan warga kita terdampak bencana. Untuk itu saya mendorong agar ada semacam THR Lebaran untuk mereka, untuk keceriaan mereka di hari raya," ujar Atang, Kamis (28/3/2024).

Menurut data BPBD Kota Bogor dalam tiga bulan terakhir, dimulai dari Januari hingga 25 Maret 2024, terdapat 149 rumah terdampak bencana banjir, longsor, pohon tumbang, kebakaran atau rumah roboh karena rapuh.

Kondisi bangun mulai dari rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat, dengan rincian pada Januari 53 rumah terdampak, bulan Februari sebanyak 46 rumah terdampak dan data sementara Maret terdapat 50 rumah terdampak.

Dari 149 rumah rusak terdampak bencana tersebut terdapat 1.134 jiwa dari 540 kartu keluarga (KK) penghuninya harus mengungsi atau tetap tinggal dengan penuh risiko bencana susulan.

Atang berpandangan bahwa anggaran tanggap bencana pada biaya tak terduga (BTT) ini dapat disisihkan untuk memberi bantuan bagi warga terdampak. Bukan hanya untuk keperluan evakuasi, kebutuhan mengungsi, tetapi juga menjaga semangat dan suasana kebatinan mereka jelang Idul Fitri.

DPRD bersama Pemkot Bogor telah menyiapkan anggaran BTT hingga tiga kali lipat dari tahun 2019 pada anggaran belanja daerah 2024, dengan total nilai Rp98,5 miliar dari Rp30 miliar sebelumnya.

Atang menerangkan, dari anggaran BTT Dinas Perumkim dan Dinas PUPR bisa segera mengajukan segala kebutuhan perbaikan rumah, turap atau bangunan lain yang rusak.

Sementara, pemerintah melalui Dinas Sosial dapat menghitung, menyisihkan dan menggandeng pengusaha, PNS, dewan untuk memberi bantuan "THR Lebaran" kepada mereka yang terdampak bencana.

"Tidak harus besar, tapi ada perhatian kita terhadap warga terdampak bencana di tengah rumahnya rusak, kebutuhan meningkat, harga-harga naik. Ini betul-betul kemanusiaan dan kepedulian pemerintah dan empati sesama umat beragama," ungkapnya.

Pemerintah, kata Atang, dapat memverifikasi dan validasi kondisi mereka yang terdampak bencana selama tiga bulan terakhir jelang Ramadan dan Idul Fitri ini untuk menentukan berapa dan apa yang mungkin diberikan sebagai bantuan atau THR Lebaran.

Alternatif anggaran yang dapat digunakan untuk memberikan "THR Lebaran" warga terdampak dapat dialokasikan dari anggaran bantuan sosial, urunan PNS, dewan dan CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dari perusahaan.

"Saya kira ini momen pas memastikan bahwa pemerintah dan para wakil rakyat konsisten, tetap bekerja, responship kepada warga hingga akhir jabatan yang tinggal hitungan bulan ini," pungkas Ketua DPD PKS Kota Bogor ini.