Airlangga: Perlinsos Adalah Upaya Pemerintah untuk Dukung Masyarakat Hadapi Tekanan Kehidupan

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, program perlindungan sosial (Perlinsos) merupakan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat untuk bertahan hidup.

oleh Tim News diperbarui 05 Apr 2024, 11:29 WIB
Diterbitkan 05 Apr 2024, 11:29 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  menghadiri sidang sengketa Pilpres, di gedung MK, Jumat (5/4/2024). (Tira/Liputan6.com)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri sidang sengketa Pilpres, di gedung MK, Jumat (5/4/2024). (Tira/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, program perlindungan sosial (Perlinsos) merupakan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat untuk bertahan hidup. Apalagi, kata dia, Indonesia mengalami cuaca ekstream yang mengakibatkan kehidupan masyarakat terganggu.

Hal itu dia sampaikan, saat menghadiri sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umun (PHPU), di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).

"Kami tegaskan beberapa hal yang pertama program perlindungan sosial (perlinsos) adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan mempertahankan kehidupan dan penghidupan," kata Airlangga.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa perlinsos terus akan dilakukan secara reguler untuk menghadapi berbagai kerentanan tekanan ekonomi di masyarakat.

"Pemerintah melakukan perlindungan sosial juga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan oleh karena itu pemerintah mencermati bahwa tahun 2023-2024 risiko dari pada El Nino yang mengakibatkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang miskin maupun yang rentan," ujar dia.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, program perlinsos juga dilakukan secara transparan dan telah dibahas bersama DPR RI.

"Bahwa penetapan proram pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan secara transparan akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya," imbuhnya.

Bandingkan Bantuan El Nino dengan Negara Lain

4 Menteri Jokowi saat Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
4 Menteri Jokowi saat Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). (Dok. Tangkapan Layar Youtube @mahkamahkonstitusi)

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membandingkan, bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh beberapa negara lain karena dampak  dari El Nino. Ia mengatakan, terjadinya El Nino sangat mempengaruhi masyarakat miskin. Sehingga, beberapa negara termasuk Indonesia memberikan bantuan sosial.

"Sejak bulan Desember 2023 berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Nino di mana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras mengalami gangguan," kata Airlangga, dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).

"Baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal dan hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan. Yang tentunya sangat menggangu kepada dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin," sambungnya

Beberapa negara lain yang memberikan bansos diantaranya Singapura memberikan 800 dolar per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar 13 triliun. Bantuan tersebut dilakukan pada bulan September.

Bantuan di India

Sementara, di India memberikan bantuan berupa sereal maupun minyak bagi 800 juta orang dengan anggaran sebesar 2.200 triliun dan ini juga dilakukan antara bulan September-November 2023.

"Malaysia memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4 persen penduduk dengan anggaran setara dengan 25 triliun periode Januari sampai Desember 2023 dilanjutkan 2024 sampai dengan September," paparnya.

Lalu, Airlangga memaparkan, negara Filipina memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani akibat El Nino setara dengan 3,47 triliun pada September 2023.

"Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stamp untuk 41juta orang atau 21,6 juta rumah tangga dengan paket bantuan inflasi yang setara dengan 17 juta. Dan perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem setara 835 triliun," ucap Airlangga.

 

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com

Infografis KPU Siap Hadapi Sengketa Pemilu 2024 di MK. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis KPU Siap Hadapi Sengketa Pemilu 2024 di MK. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya