Pudarnya Sinar Bintang di Euro 2024 dan Copa America 2024, Siapa Jadi Pembeda di Semifinal?

5 RT di Jakarta Selatan Terendam Banjir pada Kamis Pagi, Ini Penyebabnya

Hujan deras dan luapan Kali Pesanggrahan membuat sejumlah wilayah di Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm.

oleh Nafiysul QodarTim News diperbarui 25 Apr 2024, 08:55 WIB

Diterbitkan 25 Apr 2024, 08:47 WIB

Seorang warga menguras air yang masuk kedalam rumahnya akibat banjir di kawasan Jatayu, Jakarta, Senin (21/11). Banjir disebabkan tingginya curah hujan dan buruknya saluran air serta meluapnya Kali Pesanggrahan. (Liputan6.com/Gempur M. Surya)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan sebanyak lima rukun tetangga (RT) di wilayah Jakarta Selatan terendam banjir pada Kamis (25/4/2024) pukul 07.00 WIB pagi.

"Sedangkan untuk DKI Jakarta, kami mencatat genangan yang ada saat ini 0,016 persen dari 30.772 RT yang ada," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji, seperti dikutip dari Antara.

Isnawa menuturkan, lima RT di Jaksel yang terendam banjir yakni empat RT di Kelurahan Pondok Pinang dengan ketinggian 40 centimeter (cm). Sedangkan satu RT barada di Kelurahan Cipulir, dengan ketinggian 40 cm.

Banjir dia dua kelurahan Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersebut disebabkan curah hujan yang tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan.

Isnawa juga menyampaikan, hujan yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (24/4/2024) menyebabkan kenaikan status Pos Pantau Pesanggrahan menjadi siaga 3 (waspada) pada pukul 19.00 WIB dan terjadinya genangan di beberapa wilayah DKI Jakarta.

Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menerapkan enam inovasi pengendali banjir yang ditempatkan pada lokasi-lokasi langganan banjir setiap kali hujan deras.

Inovasi pengendali banjir Jakarta tersebut mulai dari pembangunan infrastruktur pengendali banjir di berbagai wilayah, hingga optimalisasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengendali banjir.

6 Inovasi Pengendalian Banjir Jakarta

Kendaraan melintasi genangan banjir yang merendam kawasan Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)

Enam inovasi pengendalian banjir tersebut, antara lain pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti waduk atau embung, penguatan tanggul kali, pembangunan sistem polder atau pompa, penyiagaan dan pengecekan berkala rumah pompa, pintu air, hingga alat berat, penyiagaan satuan tugas (satgas) di lapangan, dan peningkatan kapasitas drainase kawasan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan, pihaknya juga membangun lima sistem pompa (polder), merevitalisasi dua unit pompa tetap (stasioner), pengadaan 580 unit pompa stasioner di 202 lokasi, dan 557 unit pompa bergerak yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta.

"Lalu ada 845 unit pintu air di 589 lokasi, 254 unit alat berat, 460 unit truk pengangkut, dan menyiagakan 4.013 personel pasukan pengendalian banjir dan pengelolaan pesisir pantai," ucap Ika.

Pemprov Jakarta Diminta Evaluasi Penanganan Banjir Saat Cuaca Ekstrem

Pekerja menggunakan alat berat saat menyelesaikan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung di Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Senin (20/2/2023). Progres pembangunan sodetan Kali Ciliwung menuju BKT sudah mencapai 62 persen. Proyek yang menelan biaya mencapai Rp1,2 triliun ini ditargetkan berfungsi paling lambat April 2023. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Sebelumnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti persoalan banjir yang melanda Jakarta belakangan ini. Beberapa waktu yang lalu, banjir di kawasan Tegal Alur, Jakarta Barat tak kunjung surut dalam waktu 24 jam.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar segera mengevaluasi penanganan banjir ketika cuaca ekstrem melanda ibu kota.

Ida meminta, Pemprov DKI Jakarta membangun penampungan air di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Sebab, kata Ida Jakarta membutuhkan banyak kolam penampungan air, seperti waduk dan polder agar banjir bisa lebih cepat surut.

"Ternyata, kita memang butuh tempat lain agar dibuat tampungan, polder, yang bisa membuat, kalaupun hujan terjadi sangat ekstrem tidak butuh waktu lama menangani genangan airnya," kata Ida dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (25/3/2024).

Selain itu, Ida menegaskan pentingnya kerja sama antara Pemprov DKI dengan masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah yang menyumbat drainase.

KPK Diminta Dampingi Pembebasan Lahan untuk Proyek Penanganan Banjir

Proyek Saringan Sampah Kali Ciliwung Era Anies Molor

Aktivitas pekerja saat menyelesaikan proyek pembangunan saringan sampah Kali Ciliwung segmen Jalan TB Simatupang, Jakarta, Minggu (12/2/2023). Proyek ini menjadi bagian dari upaya pengendalian banjir di Jakarta. Proyek saringan sampah dimulai di segmen TB Simatupang, yang tepatnya menjadi perbatasan Jagakarsa, Jakarta Selatan dan Pasar Rebo Jakarta Timur. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Menurut Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu, saat ini DKI Jakarta belum memiliki kolam tampungan yang memadai untuk mengatasi banjir akibat curah hujan yang tinggi.

Lalu, Ida menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta pada 2022 silam sempat menganggarkan pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Kamal guna mengatasi banjir di wilayah Jakarta Barat. Namun, proyek tersebut tidak terealisasi karena kendala pembebasan lahan di lapangan.

"Terkait Jakbar, kita ada program membangun Waduk Kamal, tapi ada beberapa catatan yang pembebasan lahannya belum selesai akhirnya anggarannya tak terealisasikan, itu tahun 2022," ucap dia.

Oleh sebab itu, Ida mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan agar dapat mendampingi proses pembebasan lahan untuk proyek penanganan banjir di Jakarta. Sehingga, tidak timbul persoalan hukum di kemudian hari.

"Saya berharap ada pendampingan, jadi tidak ada masalah lahan yang dibeli di kemudian hari," ujar dia.