Mahfud Md Beberkan Alasan Hindari Kampus saat Masa Kampanye Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Calon Wakil Presiden atau Mantan Cawapres nomor urut 03 di Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) Mahfud Md mengaku menghindari kampus-kampus selama kampanye, khususnya Universitas Brawijaya.

Mahfud Md memastikan hal itu bukan tanpa alasan. Menurut dia, ada tujuan baik mengapa hal itu dilakukan.

"Saya Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya sejak 2022, saya rajin datang ke UB, tapi selama musim kontestasi Pilpres saya tidak datang, saya menjaga diri agar tidak menimbulkan fitnah bagi rektor," ujar Mahfud saat Halal Bihalal Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB) di Auditorium Kementerian PUPR seperti dikutip dari siaran pers, Senin (6/5/2024).

Mahfud meyakini, jika mendatangi kampus-kampus tempatnya mengajar saat masa kampanye Pilpres 2024, termasuk UB. Rektor UB, misalnya, akan dibilang mendukung Mahfud dan itu merupakan kondisi yang tidak baik bagi UB karena bisa saja dicap tidak netral.

"Saya sengaja ke berbagai kampus tidak datang, kecuali dalam kampanye terbuka yang sengaja diselenggarakan kampus seperti Unair, kampanye terbuka, semua kontestan diundang tapi kalau kuliah saya tidak, berhenti selama musim kampanye," ujar pria yang juga diketahui sebagai Pakar Hukum Tata Negara ini.

Selain itu, lanjut Mahfud, dirinya juga meminta para pejabat publik yang dulu bersinggungan dengannya dan diangkat atas rekomendasinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) tidak terlalu dekat dengannya.

Khususnya, kata dia, saat ada agenda-agenda kampanye ke daerah-daerah mereka. Salah satunya adalah Gubernur Sumatra Utara yang dulu merupakan staf ahli atau Pangdam Sumut yang dulu Sesprinya di Kemenkopolhukam.

"Ketika ada agenda kampanye di Medan, saya meminta mereka tidak mendekat. Ketika saya akan ke Medan saya bilang, tolong beritahu ke Gubernur dan Pangdam kalau saya ke Medan jangan dekat dekat, nanti tidak enak bagi anda," kata Mahfud.

Kini, Mahfud Md menekankan, Pilpres 2024 sudah selesai dan MK sudah memberi putusan. Oleh karena itu, Mahfud mengaku sudah mulai melakukan normalisasi kehidupan dan salah satunya dilakukan dengan kembali lagi ke kampus-kampus untuk mengajar.

"Karena kontestasi sudah selesai, pilpres sudah selesai, saya melakukan normalisasi kehidupan karena sekarang sudah tidak ada lagi, saya hadir lagi ke UB hari ini dan untuk seterusnya, setiap diundang, asal tidak berbenturan pasti datang, pasti datang," terang dia.

Bagi Mahfud, saat ini sudah tidak ada lagi ekor-ekor dari kontestasi tersebut karena pengadilan yang bernama MK sudah memutuskan selesai.

"Jadi siapa saja yang mengikuti kontestasi harus bisa menerima putusan pengadilan tersebut dan kembali fokus membangun bangsa," dia menandasi.

Sebelumnya, Mantan cawapres Mahfud Md mengisi kuliah umum di Universitas Pancasila, Jumat 26 April 2024. Dalam paparannya, Mahfud paparkan pentingnya demokrasi, mengajak mahasiswa menjaga demokrasi di Indonesia.

"Kita harus jaga agar stabilitas itu terjaga dengan tetap mengawal agar jangan sampai terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap proses mekanisme demokrasi," kata Mahfud dikutip dari keterangan tertulis, Jumat 26 April 2024.

Mahfud menyampaikan kelebihan-kelebihan dari sistem demokrasi. Mulai dari mencegah kediktatoran, menjamin kedaulatan tetap di tangan rakyat, menjaga keberagaman, sampai menegakkan hukum dan keadilan.

Selain itu, ia menjelaskan, sistem demokrasi memiliki kelebihan mencegah kesewenang-wenangan terjadi dalam satu negara. Serta, penerapan sistem demokrasi menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

"Ada hak asasi dan ada kewajiban asasi, human right dan human responsibilities," ujar Mahfud.

Namun, ia menekankan, penerapan demokrasi oleh satu negara harus diimbangi kedaulatan hukum.

Mahfud membantah pihak-pihak yang masih mendiskreditkan sistem demokrasi, termasuk yang menyebut sistem votting seperti pemilu tidak mencerminkan demokrasi. Mahfud menegaskan, votting bagian dari demokrasi.

"Pelajaran pertama yang ingin saya berikan, votting itu adalah bagian dari demokrasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu hasil votting," kata Mahfud.

Ia membenarkan, demokrasi bukan sistem yang sempurna, tapi tetap dianggap yang terbaik. Bahkan, UNESCO pada 1950-an sudah membuat catatan kalau lebih dari 2/3 negara negara di dunia memilih sistem demokrasi.

Maka itu, Mahfud mengingatkan, penerapan sistem demokrasi harus pula dibarengi kedaulatan hukum atau nomokrasi. Sehingga, demokrasi yang merupakan kedaulatan rakyat berjalan seimbang dijaga kedaulatan hukum.

"Demokrasi tetep menjadi sistem yang lebih baik dengan persyaratan ada nomokrasi agar tidak bergeser ke oklokrasi," ujar Mahfud.