Cak Imin Minta Evaluasi soal Haji Wajib Ditindaklanjuti DPR

Liputan6.com, Jakarta Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Muhaimin Iskandar, meminta evaluasi dari Timwas Haji DPR harus ditindaklanjuti melalui pansus.

Ia mengatakan, ada sejumlah catatan yang harus dievaluasi dari penyelenggaraan haji 2024.

"Ada yang menyampaikan kepada syaa bahwa beberapa kasus pengulangan tiap tahun. Harus diakui beberapa hal terjadi pengulangan. Kemudian lenyap ketika evaluasi tidak ditindaklanjuti," kata pria yang akrab disapa Cak Imin, di Makkah, Arab Saudi, Rabu (19/6/2024).

Dia meminta pemerintah untuk tidak abai dengan seluruh kritik dan evaluasi yang dilakukan DPR.

"Seluruh kritik dan evaluasi yang dilakukan DPR wajib hukumnya ditindaklanjuti melalui pansus. Saya senang sekali rapat yang dipimpin Pak Lodewijk dan Kemenag menyepakati pansus agar dari seluruh kasus yang ada di proses haji bisa dipotret lebih dalam," tutur Cak Imin. 

Salah satu yang akan dievaluasi oleh Timwas Haji DPR terkait dugaan distribusi tambahan 20.000 kuota haji yang tidak sepenuhnya diberikan kepada jemaah reguler, melainkan kepada jemaah haji khusus juga.

"Dalam konteks ini yang paling panas hari ini di kalangan masyarakat adalah kecurigaan adanya distribusi kuota visa yang tidak adil antara antrean reguler yang sudah lama dengan yang digunakan oleh travel-travel tertentu berbasis haji khusus. Harus ditelusuri DPR, dan di follow up dalam bentuk pansus," kata Cak Imin.

Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Muhaimin Iskandar, meninjau tenda jemaah haji Indonesia, yang ada di Mina, Arab Saudi. Dalam kunjungannya, dia menyoroti terkait toilet yang dinilainya tak ramah lansia. Padahal, pemerintah sudah mengambil tagline haji ramah lansia tahun ini.

“Saya menemukan fakta kedua. Ramah lansia untuk toilet mck ini tidak terjadi. Memang ada toilet untuk difable. Tapi satu biji dalam sekian rasio yang tidak imbang,” kata Muhaimin, di Mina, Arab Saudi, Rabu (17/6/2024).

Muhaimin pun meminta agar tagline haji ramah lansia, bukan hanya sekadar kampanye. Tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Karena itu, ramah lansia jangan hanya kampanye. Ramah lansia betul-betul rasio kamar mandi dihitung berapa jumlah lansia, difable, berapa yang harus difasilitasi, dan yang paling penting keran wudu tersedia,” ucap dia.

Mengenai jarak tenda jemaah haji yang masih jauh dari tempat lempar jumrah atau jamarat, Muhaimin mengatakan, DPR selalu mendesak pemerintah untuk bisa membuat tenda jemaah Indonesia lebih dekat lagi.

“Setiap rapat dengan Menteri Agama, DPR selalu mendesak. Jangan didikte oleh perusahaan di sini. Pemerintah harus mendikte. Sehingga kita harus memilih tempat yang layak, karena jumlah kita besar, mestinya bergaining position kita kuat,” kata Muhaimin.

Selain itu, Muhaimin juga mendapatkan keluhan dari jemaah haji soal tenda yang kelebihan kapasitas, serta ruang tidur yang terlalu sempit.

Reporter: Teatrika Putri/Merdeka.com