Jokowi Yakin Prabowo Ikuti Rekomendasi BPK: Agar Uang Rakyat Dikelola dengan Transparan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meyakini pemerintahan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto akan memberikan perhatian serius pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jokowi menekankan uang rakyat dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK," kata Jokowi saat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).

"Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," sambungnya.

Jokowi meminta para menteri, kepala lembaga negara, dan kepala daerah segera menindaklanjuti rekomendasi dari pemeriksaan BPK. Hal ini agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD semakin baik.

"Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjutinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK," jelasnya.

"Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik," imbuh Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi menyampaikan apresiasi kepada BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Dia juga memberikan selamat kepada pemerintah pusat dan daerah karena meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun anggaran 2023.

"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tetap WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara," tutur Jokowi.

Sementara itu, proses peralihan kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan berlangsung 20 Oktober 2024 mendatang. Tanda tanya saat ini, siapakah sosok yang akan bertahan menjadi menteri dan meneruskannya di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Menanggapi hal tersebut, peneliti komunikasi politik Effendi Gazali mengaku wajar jika muncul interpretasi sejumlah nama menteri di kabinet Jokowi kembali dipercaya di kabinet Prabowo. Menurut dia, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih dan suatu bentuk kepercayaan Prabowo atas kinerja para menteri era Jokowi.

"Sekali lagi, ini merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih. Yang kedua, ini bisa menjadi bentuk kepercayaan Pak Probowo atas kinerja mereka saat menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju," kata Effendi kepada media, seperti dikutip Minggu (7/7/2024).

Terlepas dari siapa menterinya, Effendi mengungkapkan, ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan, mulai dari perubahan iklim, stabilitas geopolitik internasional hingga dinamika ekonomi global.

“Hal tersebut diperkirakan akan memiliki dampak terhadap pembangunan nasional. Sehingga, diperlukan sosok menteri maupun kepala lembaga yang mengerti dan berpengalaman serta mampu menerjemahkan visi misi presiden terpilih dalam menghadapi tantangan ke depan,” wanti dia.

"Saya kira Pak Probowo jeli melihat situasi dan tantangan Indonesia ke depan, oleh sebab itu memang diperlukan orang-orang yang paham dan memiliki pengalaman untuk memitigasi tantangan tersebut di dalam kabinetnya," imbuh Effendi.

Oleh karena itu, lanjut Effendi, nama-nama menteri Jokowi menjadi layak dipertimbangkan kembali mengisi kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran. Apalagi, pengalaman yang dimiliki sudah cukup untuk membantu presiden dan wakil presiden terpilih dalam merealisasikan program strategis nasional.

"Kalau dilihat dari jam terbang serta kapasitasnya, saya kira bisa saja diinterpretasikan bahwa nama-nama tersebut layak untuk kembali mengisi kursi menteri di kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi waktu masih panjang. Masih banyak hal bisa terjadi," dia menandasi.