Tolak Ganti Kepemimpinan, Emir Moeis: Megawati Tetap Kapten, Hasto Jangkar

Politikus senior PDIP Emir Moeis dengan menolak wacana pergantian kepemimpinan. Menurutnya, Megawati dan Hasto masih pantas menduduki posisi strategis di tubuh PDIP.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 11 Jan 2025, 14:32 WIB
Diterbitkan 11 Jan 2025, 14:32 WIB
Megawati Berdialog dengan Elemen Muda
Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristanto saat berdialog dengan elemen muda di DPP PDIP, Jakarta, Senin (7/1). Acara tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-46 PDI Perjuangan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Tersandungnya Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam kasus hukum yang tengah ditangani KPK memicu spekulasi mengenai pergantian kepemimpinan partai. Terutama menjelang Kongres PDIP pada April mendatang, isu pergantian Megawati Soekarnoputri dari pucuk pimpinan partai pun semakin santer terdengar.

Menanggapi hal tersebut, Politikus senior PDIP Emir Moeis dengan menolak wacana pergantian kepemimpinan. Menurutnya, Megawati dan Hasto masih pantas menduduki posisi strategis di tubuh PDIP.

“Hingga saat ini belum ada sosok yang mampu menggantikan Megawati sebagai nakhoda kapal besar PDIP. Kalau yang mau gantikan ya harus sanggup seperti Bu Mega,“ tegas Emir usai menghadiri HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) malam.

"Juga Pak Hasto itu pendamping Ibu, bagaikan jangkar. Ibu itu nakhoda, bukan hanya jangkar partai, tapi NKRI, supaya kapal tidak oleng,” imbuh dia.

Emir menekankan bahwa meskipun Megawati tidak lagi menjabat sebagai Presiden ke-5 RI, dia masih berperan besar dalam menjaga keutuhan NKRI.

“Megawati tidak menikmati hiruk pikuk bunga-bunga reformasi dan sebagainya. Tapi justru kita yang menjaga,” ucap Emir.

Mengenai pidato politik Megawati selama tiga jam pada acara HUT ke-52 PDIP, Emir menilai bahwa pidato tersebut merupakan refleksi sejarah politik dari tiap zaman. Mulai dari para pendiri negara seperti Hatta, Sjahrir dan Agus Salim dan Soekarno saat memerdekakan dan membentuk Indonesia menjadi negara berkepribadian kuat.

Kemudian saat Orde Baru, ketika Soekarno diisolasi secara politik di Istana Bogor. Selanjutnya, Megawati menceritakan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPK yang dibentuknya demi tata kelola negara dan penegakan hukum yang lebih baik.

“Walau sayangnya, saat ini Sekjen PDIP Hasto tersandung perkara hukum yang diyakini bermotif politik,” ujar Emir.

Terkait posisi Hasto, Emir menegaskan bahwa Hasto tetap harus menjadi Sekjen. Kalau kita dalam keadaan terpuruk, misalnya dia ditahan, dia tetap bisa jadi Sekjen. Nelson Mandela aja dari penjara bisa mimpin Republik Afrika Selatan, kenapa kita enggak bisa?” tandas Emir.

Megawati Minta KPK Bekerja yang Benar, Jangan yang Kroco

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan hanya menangani hal remeh temeh.

Padahal, sebagai sosok yang membangun badan antirasuah tersebut, Megawati berharap KPK dapat mencari kerugian negara yang bernilai triliunan.

“Saya bikin KPK. Loh ngopo kok nde'e yang digoleki kok kroco-kroco ngono loh? Mbok yang bener! sing jumlahe T-T-T-T gitu loh. Lah endi?, (saya bikin KPK lalu kenapa yang dicari kok yang kecil-kecil gitu? Harusnya yang benar yang jumlahnya T-T-T-T (triliun),” heran Megawati saat menyampaikan pidato politik saat HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung Jakarta, Jumat (10/1/2025).

“Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega mengritik saja? Lah enggak! Orang benar,” imbuh dia.

Megawati menegaskan, dirinya ingin KPK befungsi sebagaimana seharusnya. Sebab sebagai pendiri dan penggagas terbentuknya KPK, Megawati mengaku memiliki andil.

“Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga. Bingung saya. Kecuali orang lain.  Lah untuk membikin KPK itu dipikir gampang? Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena itu sifatnya ad hoc,” jelas Megawati.

Menurut dia, KPK pada awalnya sengaja dibentuk dengan tujuan memaksimalkan kerja-kerja penegak hukum yang tidak maksimal ditangaji polisi dan kejaksaan.

“Polisi dan kejaksaan karena dalam menjalankan tugasnya tidak maksimal. Loh kok sampe saiki ngono?” dia menandasi.

Infografis HUT ke-51 PDIP dan Pesan Politik Megawati. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Infografis HUT ke-51 PDIP dan Pesan Politik Megawati. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya