Muhammadiyah Berharap Komoditas Gula di Indonesia Membaik

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti rasa keprihatian terhadap pengelolaan sumber daya alam khususnya gula. Di mana dia menyebut harus bangkit dan tak impor lagi.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 12 Agu 2024, 21:20 WIB
Diterbitkan 12 Agu 2024, 20:56 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir saat mengunjungi proyek pabrik gula milik PT Wadah Karya Rembang di Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. (Foto: Istimewa).

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti rasa keprihatian terhadap pengelolaan sumber daya alam khususnya gula. Di mana dia menyebut harus bangkit dan tak impor lagi.

Hal ini disampaikannya saat mengunjungi proyek pabrik gula milik PT Wadah Karya Rembang di Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Di mana di sana dia juga menandatangani Nota Kesepahaman tentang penelitian dan pengembangan varietas tebu untuk konversi lahan terbengkalai dan eks tambang.

"Sebagai bangsa besar yang dianugerahi tanah yang subur, miris rasanya menyaksikan kita masih terus mengimpor pangan dalam jumlah yang besar. Dulu, kita ini pengekspor gula terbesar kedua di dunia, tapi sekarang kita malah impor. Industri gula nasional harus bangkit. Kebijakan pemerintah harus berpihak pada kesejahteraan petani tebu," kata dia dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Menurut Haedar, Perguruan Tinggi Muhammadiyah didorong melakukan riset untuk meningkatkan produksi tebu nasional dengan memperbaiki kualitas tebu, pengembangan agro-teknologi berbasis IT, dan praktik smart farming dalam perkebunan tebu.

Sementara, Menurut Ketua LKKS PP Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq, kerjasama penelitian kedua lembaga ini menjadi pintu masuk bagi terjalinnya kemitraan lebih lanjut. Muhammadiyah mempunyai sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian pangan dan energi.

Terlebih ini sejalan dengan komitmen presiden terpilih Prabowo ditengah ancaman krisis pangan dan konflik global, menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

"Rekam jejak organisasi ini di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial telah teruji tapi di sektor ekonomi dan kesejahteraan umat masih butuh kerja ekstra. Muhammadiyah mampu berkontribusi dalam mewujudkan agenda kemandirian pangan pemerintahan baru nanti, diantaranya dengan mengembangkan inovasi teknologi di bidang pertanian yang ramah lingkungan," kata dia.

Menteri Bahlil Siapkan Lahan Jumbo Tambang Batu Bara Buat Muhammadiyah

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap lahan tambang batu bara yang akan diberikan kepada Muhammadiyah. Menyusul, organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan itu yang disebut telah sepakat untuk menerima penawaran pemerintah.

Diketahui, pemerintah setidaknya menyiapkan 6 lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Partambangan Batu Bara (PKP2B) untuk ormas keagamaan. Nahdlatul Ulama (NU) menjadi yang pertama menerima tawaran tersebut dan akan mengelola tambang eks Kaltim Prima Coal (KPC).

Terkait alokasi untuk Muhammadiyah, Bahlil mengaku telah menyiapkan lahan eks PKP2B yang terbaik selain KPC tadi. Diketahui, ada 5 lokasi eks PKP2B lain yang disiapkan, diantaranya bekas PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MHU), dan PT Kideco Jaya Agung.

"InsyaaAllah untuk Muhammadiyah kita akan memberikan eks PKP2B yang paling bagus di luar daripqda KPC," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Meski begitu, dia tak berbicara banyak mengenai dimana lokasinya. Dia ingin lebih dulu melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tindakan lebih lanjut.

"Nanti saya laporkan ke Presiden dulu," kata Bahlil Lahadalia.

Cari Lokasi Terbaik

Ditemui terpisah, Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM, Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya tengah mencari lokasi terbaik untuk dikelola oleh Muhammadiyah.

"Jadi untuk Muhammadiyah ini kita carikan lokasi terbaik. Kandungan mineral yang ada juga kira-kira secara ekonomis bisa mendukung apa yang dimaksudkan pemerintah," ujar dia.

Sebelum menentukan lokasi yang akan digarap, Yuliot mengaku akan lebih dulu berkoordinasi dengan Badan Geologi. Utamanya memetakan lokasi yang potensial untuk diberikan kepada Muhammadiyah.

"Rencana kami juga akan coba konsolidasi dengan Badan Geologi terlebih dahulu. Jadi usulan lokasi, mungkin secara luasan juga kita prospek, tapi kandungan yang ada belum tentu. Jadi kami masih harus konsolidasikan data-datanya terlebih dahulu," paparnya.

Langkah selanjutnya, dia juga akan menyodorkan opsi-opsi lahan yang tersedia kepada Muhammadiyah.

"Dan juga dari Muhammadiyah nanti kami akan sampaikan, jadi ada beberapa alternatif lokasi, dari alternatif lokasi ini mana yang mereka usulkan untuk dipilih," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya