Komitmen Prabowo Subianto Percepat Pembangunan IKN, Tak Akan Mangkrak?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Bahkan dalam sehari pada kunjungannya di IKN Senin, 12 Agustus 2024 kemarin, penegasan tersebut setidaknya disampaikan Prabowo hingga tiga kali.

Hal ini seolah ingin menjawab keraguan sejumlah pihak tentang masa depan IKN setelah masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir. Ada yang khawatir isu pembangunan IKN tak lagi menjadi prioritas di era kepemimpinan Prabowo.

Momen pertama terjadi sesaat sebelum sidang kabinet perdana di IKN dimulai. Saat itu, Presiden Jokowi mengajak para menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Prabowo melihat suasana pagi di sekitar Embung MBH IKN. Di sela kegiatan tersebut, Prabowo ditanya awak media soal komitmennya melanjutkan pembangunan IKN.

"Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan, bahwa saya bertekad untuk melanjutkan (pembangunan IKN), kalau bisa menyelesaikan ya," kata Prabowo.

Menurut dia, Jokowi telah mengambil keputusan bersejarah dengan menginisiasi pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Untuk itu, Prabowo berkomitmen melanjutkan dan menyelesaikannya.

Kendati begitu, Menteri Pertahanan ini menyadari bahwa IKN merupakan proyek besar yang tak bisa selesai dalam waktu cepat. Namun setelah melihat progres pembangunannya, Prabowo optimistis dalam waktu tiga sampai lima tahun ke depan fungsi IKN sebagai ibu kota negara sudah bisa berjalan.

"Saya kira kalau kita lihat, optimis ya dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini walaupun nanti tentunya banyak yang masih harus kita kerjakan," ucap Prabowo.

Tekad Ketua Umum Partai Gerindra ini melanjutkan pembangunan IKN lagi-lagi ditegaskan di depan publik. Hal ini terlihat dalam sebuah video yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden dengan judul 'Keterangan Pers Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo, IKN, 12 Agustus 2024'.

Dengan latar belakang bangunan Istana Garuda, Jokowi yang didampingi Prabowo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengawali keterangan persnya dengan menyampaikan bahwa udara di IKN sangat sejuk dan bersih. Selanjutnya giliran Prabowo yang ditanya terkait suasana IKN.

"Saya kira kita semua merasakan suasana yang begini baik, dari tadi malam. Ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat. Tapi tentunya nanti pakar-pakar yang harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis. Saya kira bagus sekali," kata Prabowo.

Secara garis besar, jawaban Prabowo terkait komitmennya melanjutkan pembangunan IKN sama seperti saat disampaikan di sekitar Embung MBH, Senin pagi. Dia tetap bertekad melanjutkan pembangunan, meskipun tidak akan memaksakan. Sebab, kata dia, rencana garis besar pembangunan ibu kota baru membutuhkan waktu belasan bahkan puluhan tahun.

"Kita juga tak boleh memaksakan. Tapi kalau saya optimis dalam 4-5 tahun saya kira sudah berfungsi sangat baik. Kalau saya ya. Saya bukan ahli teknik, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai," kata Prabowo.

Untuk kesekian kalinya dalam satu waktu, mantan Danjen Kopassus itu kembali ditanya soal kelanjutan pembangunan IKN di periode pemerintahannya nanti. 

"Ya pastilah (berlanjut)," jawab Prabowo singkat seraya mengakhiri sesi wawancara.

Saat sidang kabinet berlangsung di Istana Garuda, Prabowo lagi-lagi menegaskan tekadnya untuk menuntaskan proyek pembangunan IKN karena memang sangat dibutuhkan. Bahkan dia juga mengungkapkan keinginannya untuk bisa segera bekerja di Istana Negara IKN, meski yang menginisiasi adalah Jokowi.

"Ini juga membuat saya ingin cepat beroperasi di sini Pak. Pak Jokowi yang susah-susah, yang menikmati pertama saya. Ya itulah takdir Pak begitu," kata Prabowo disambut tawa dan tepuk tangan para menteri dan kepala lembaga yang hadir dalam sidang kabinet paripurna di IKN.

Dia mengatakan berkantor di IKN menjadi kebanggaan tersendiri. Untuk itu, Prabowo berkomitmen mempercepat pembangunan IKN agar segera rampung.

"Tapi ini kebanggaan Pak, jadi saya bertekad untuk tegaskan di sini bahwa kita akan melanjutkan, kalau bisa kita akan percepat," ujarnya.

Prabowo juga meyakinkan Otorita IKN bahwa pemerintah telah menyiapkan ruang anggaran yang besar untuk membangun ibu kota baru. Untuk itu, Prabowo optimistis proyek pembangunan IKN dapat rampung.

Menurut dia, prioritas utama saat ini adalah pembangunan gedung-gedung pemerintahan, mulai dari Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Jadi kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Saya kira yang lain-lain itu akan menyusul," tutur Prabowo Subianto.

Analis Komunikasi Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai pernyataan Prabowo Subianto terkait komitmennya melanjutkan pembangunan IKN saat rapat kabinet Senin kemarin tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja.

"Menurut saya, Pak Prabowo seorang pemimpin yang sangat bijak ya dalam menentukan apa nanti kebijakan yang paling bagus buat rakyat sekaligus juga seorang politisi yang ulung," ujar pria yang karib disapa Hensat itu saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (13/8/2024).

"Jadi kalau saat ini dia bertindak sebagai politisi, kemudian ada juga sekali-sekali dia bertindak sebagai Ketum Gerindra, sekali-kali dia bertindak sebagai presiden terpilih. Jadi perkataannya harus ditelaah dari tiga sisi wajah Pak Prabowo yang tadi saya sebutkan," katanya menambahkan.

Bahkan pernyataan Prabowo soal komitmennya melanjutkan program pembangunan IKN yang telah diawali Jokowi itu bisa bermakna luas.

"Ya melanjutkan itu kan bisa macam-macam ya, melanjutkan pembangunan, melanjutkan studinya gitu ya, dan lain-lain gitu. Tapi kalau menurut saya, sampai hari ini Pak Prabowo menunjukkan komitmennya kepada Pak Jokowi, dia tidak ingin terlihat berseberangan dengan sosok Jokowi gitu, per hari ini," ucap Hensat.

Namun dia tidak bisa menjamin, apakah kebijakan Prabowo terhadap proyek pembangunan IKN akan tetap sama setelah dia nanti resmi menjabat sebagai Presiden RI periode 2024-2029. 

"Nanti pada saat dia dilantik kalau kemudian ada perubahan ya enggak apa-apa, ya wajar kan presidennya dia gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan ya kita harus memaklumi juga sebagai sosok presiden yang telah dilantik," ujarnya.

Hensat tak menutup kemungkinan kebijakan Prabowo nantinya tidak akan berjalan mulus sesuai harapan Jokowi. Sebab, kedua tokoh tersebut tentu memiliki fokus dan prioritas yang tidak sama.

"(Prabowo) sangat mungkin berbeda (dengan Jokowi), karena Pak Prabowo kan pasti punya fokus pembangunan yang mungkin berbeda dari Pak Jokowi," kata Hendri Satrio memungkasi.

Sementara itu, Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai pernyataan-pernyataan Prabowo di IKN, Kalimantan Timur kemarin sangat menjanjikan dan prospektif. Paling tidak untuk saat ini pernyataannya dapat mengunci spekulasi liar soal masa depan IKN di tangan Prabowo.

"Pernyataan Prabowo kali ini mengamputasi spekulasi IKN tidak akan dilanjutkan. Prabowo menegaskan kepada publik bahwa IKN akan dilanjutkan, per hari ini," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Selasa.

Namun sama seperti Hensat, Adi juga tidak bisa memastikan kebijakan yang akan diambil Prabowo setelah dilantik nanti. Sebab, IKN membutuhkan postur anggaran yang besar. Sementara Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka juga memiliki program prioritas yakni makan bergizi gratis yang juga butuh anggaran besar.

"Artinya kalau anggaran kita baik-baik saja, jadi baik IKN dan makan gizi gratis akan aman. Dua-duanya berjalan seiring sejalan. Tapi beda problemnya kalau keuangan dan anggaran kita itu tidak kondusif, terseok-seok misalnya dihadapkan dua pilihan apakah IK atau makan gizi gratis, saya kira Prabowo akan prioritaskan makan gizi gratis mengingat itu program unggulan yang disampaikan Prabowo dan sekaligus menjadi legacy Prabowo dalam Pilpres 2024," ujar Adi.

"IKN mungkin akan dilanjutkan, tetapi tidak terlalu prioritas jika dihadapkan pada pilihan itu," katanya menambahkan.

Adi juga menyinggung dampak elektoral jangka panjang yang didapat Prabowo terkait dengan komitmennya melanjutkan pembangunan IKN. Menurut dia, persepsi publik terhadap kinerja Prabowo akan dilihat secara keseluruhan. Program-program prioritas terutama program populis apabila bisa dituntaskan maka itu berpotensi membuat Prabowo terpilih kembali di periode berikutnya.

"Misalnya adalah program makan bergizi gratis bisa terwujud dan itu bisa dirasakan manfaatnya secara signifikan, saya kira publik akan puas. Kemudian akses terhadap pekerjaan, terkait pertumbahan ekonomi, kemudahan akses kesehatan, hal-hal yang menyentuh langsung problem yang dihadapi rakyat, kalau itu bisa dituntaskan saya kira Prabowo ke depan akan sangat mudah jadi presiden kembali," ujarnya.

"Karena ada kecenderungan di negara ini, petahana mudah memenangi pilpres, kuncinya merealisasikan semua program politik yang pro rakyat," kata Adu menambahkan.

Sementara untuk program pembangunan IKN, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) ini, lebih kentara warna Jokowi ketimbang Prabowo. Apalagi Prabowo hanya melanjutkan gagasan besar yang dibuat Jokowi.

"Tapi kalau IKN bisa tuntas, akan menjadi nilai tambah bagi Prabowo yang dinilai dapat menuntaskan dan melengkapi yang dilakukan Jokowi. Tapi overall, program-program unggulan yang orisinal program Prabowo makan bergizi gratis tentu jauh diperhatikan oleh rakyat bagaimana implementasinya," ucap Adi Prayitno memungkasi.

Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga mengatakan, masyarakat saat ini masih belum bisa melihat keseriusan Prabowo melanjutkan pembangunan IKN. Menurut dia, pernyataan Prabowo kemarin lebih bersifat politis dan diplomatis, meski ditegaskan hingga berulang-ulang.

"Apalagi itu disampaikannya di Nusantara, sebelahnya Pak Jokowi, terus belum pelantikan. Itu kan pasti jawaban diplomatis yang diberikan. Artinya masyarakat baru bisa melihat atau mengukur kepastiannya itu setelah pelantikan, dan itu ada indikator," ujar Nirwono saat dihubungi Liputan6.com, Selasa.

Menurut dia, setidaknya ada tiga indikator yang perlu dibuktikan seiring dengan pernyataan Prabowo berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. Pertama adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Kita akan lihat apakah akan ada dana khusus untuk pembangunan infrastruktur. Apalagi katanya akan dipercepat dalam 5 tahun ke depan," kata Nirwono.

Sampai sekarang, ujar dia, pagu APBN 2025 khususnya untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak memiliki alokasi dana untuk pembangunan fisik di IKN. Sehingga, pada periode awal pemerintahan Prabowo, dapat dipastikan tidak akan ada pembangunan IKN semasif sekarang.

Indikator kedua adalah soal kepastian untuk berkantor di IKN. Menurut dia, sangat kecil kemungkinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan langsung berpindah ke IKN setidaknya pada setahun pertama setelah dilantik.

"Selain infrastruktur belum siap, pasti yang dilakukan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu lebih pada konsolidasi ke dalam dulu kan, urus kementerian. Kita kan belum tahu kementeriannya akan nambah atau tidak, itu kan butuh konsolidasi juga. Enggak mungkin itu dilakukan dalam jarak jauh, pasti semua dilakukan di Jakarta. Belum lagi konsolidasi dengan DPR," ujar Nirwono.

"Kemudian kita lihat apakah misalnya sidang kabinet akan dilakukan juga sering di sana, entah sebulan sekali atau berapa bulan sekali. Itu menunjukkan keseriusannya sepenting itu kah pindah ke sana. Tapi kalau dilakukan sekarang, boros. Itu pemborosan semua menteri ke sana bolak balik untuk sidang," sambungnya.

Indikator terakhir yang tak kalah penting adalah soal payung hukumnya. Hingga saat ini Jokowi belum juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara. 

"Artinya itu baru bisa dilakukan di era Prabowo. Nanti Keppres itu menyebutkan begitu Keppres dikeluarkan maka resmi pemindahan ibu kota dilakukan, artinya semua kegiatan itu harus dilakukan serentak pindah ke sana. Kan tidak mungkin dalam satu, dua tahun. Bisa jadi Keppres itu baru lima tahun ke depan ditandatangani," katanya.

Nirwono menegaskan, ketiga indikator tersebut baru bisa terbukti setelah Prabowo dan Gibran dilantik. Keseriusan pemerintah melanjutkan pembangunan ibu kota baru juga bisa dilihat dari siapa saja menteri-menteri yang ditunjuk Prabowo, termasuk Kepala Badan Otorita IKN.

"Nah itu baru kita bisa membaca seberapa serius pemerintah itu," ujar dia.

Di lain sisi, keberlanjutan mega-proyek pembangunan IKN ini juga akan terbentur dengan makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program andalan Prabowo-Gibran. Tak main-main, bahkan anggaran untuk program makan gratis tersebut di APBN 2025 telah dipatok sebesar Rp71 triliun.

"Nah itu dari APBN kita mesti melihat bagaimana. Contoh mudah bahwa makan bergizi saja sudah dipatok Rp71 T tahun depan, sementara IKN ini belum ada (anggarannya). Dari situ saja kita bisa melihat," ucap Nirwono.

Karena itu, pemerintah harus memiliki skenario lain soal pendanaan proyek pembangunan IKN apabila keran APBN disetop, seperti mendatangkan investasi.

"Apalagi kemarin sudah dilakukan PUPR dari jatah 20 persen (dari APBN) sudah dipakai sekitar 16-17 persen, sehingga tinggal 3 persen. Itu mah tidak cukup kalau harus bangun lagi. Artinya harus ada strategi seandainya APBN dihentikan kemudian mengandalkan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) atau invetasi dari nasional atau bahkan asing. Kalau enggak ada investasi ya berhenti," katanya.

Sejauh ini dari segi investasi, pemerintah dinilai belum berhasil menarik minat investor asing untuk benar-benar menanamkan modalnya di IKN. Kata dia, investor asing baru dalam tahap sekedar menyatakan minat lewat Letter of Intent (LOI).

Yang paling banyak sekarang adalah investor nasional yang cenderung fokus membangun infrastruktur pendukung IKN, seperti rumah sakit, hotel, pusat perbelanjaan, hingga perbankan. Bahkan jumlah rumah sakit yang akan dibangun dinilai terlampau banyak untuk ukuran kota yang belum terbentuk.

"Pertanyaannya sederhana, apa iya kita butuh 4 rumah sakit di kota yang masih kosong. Mall, seberapa sih butuhnya, iapa pengunjungnya. Jadi investasi pun harus kita lihat, kita petakan. Investasi yang sudah groundbreaking maupun yang masuk itu statusnya seperti apa, posisinya di mana, paling penting apakah memang dibutuhkan atau tidak. Jadi jangan sekedar investasi dalam jumlah besar tetapi akhirnya malah jadi mangkrak," ucap Nirwono.

Dia kembali mengingatkan bahwa pembangunan IKN tidak bisa semua mengandalkan APBN. Pemerintah harus membuat skenario agar bisa mendulang dana di luar APBN untuk membangun ibu kota baru. Namun yang jadi pertanyaan besar adalah, apakah IKN ini menarik bagi investor. Sebab, dia melihat infrastruktur di IKN lebih didominasi oleh bangunan pemerintahan.

"Jadi buat investor masih nunggu, masih sangat jauh untuk sebuah kota hidup. Itu baru akan kelihatan di 20-25 tahun. Orang datang pelan-pelan secara bertahap, secara alami, karena pertumbuhan kota itu, fasilitas yang kita butuhkan itu mengikuti jumlah penduduk, maka itu secara alami dan bertahap, tidak bisa instan," katanya.

Nirwono pun meminta pemerintah lebih terbuka terkait ratusan investor yang diklaim sudah masuk ke IKN. "Jadi harus ada evaluasi investasi yang sudah masuk itu apa, bentuk progressnya bagaimana, yang sudah groundbreaking tahun lalu sudah jadi belum, yang LOI sudah sepakat itu kenapa tidak segera bangun di situ, apa masalahanya. Itu yang harus dievaluasi dan harus berani disampaikan apa adanya."

"Kita jangan terbuai (sudah ada) sekian investor. Investornya apa dulu, bentuknya apa. Itu juga penting supaya kita tidak bahagia semu," ujarnya.

Melihat progress pembangunan terkini, menurut Nirwono, nyaris mustahil pemerintahan Prabowo-Gibran bisa segera berpindah dari Jakarta ke IKN. Karena itu, pembangunan IKN pun tidak perlu dikebut. Apalagi Prabowo tidak memiliki target ambisius seperti melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN.

"Kalau memang pemerintah tidak jadi pindah (dalam waktu dekat), kan pembangunannya tidak perlu dikebut. Wong semua masih di Jakarta. Karena kemarin misalnya kenapa dikebut 17 Agustus karena targetnya upacara di situ. Sekarang kalau dibalik ketika Prabowo megang, kan tidak ada target seperti itu. Maka pembangunannya otomatis pasti akan melambat, karena tidak ada urgensinya. Apalagi kalau APBN sudah sangat terbatas, sementara investasi belum masuk," kata dia.

Lantas apakah mega-proyek IKN ini bakal mangkrak di era pemerintahan Prabowo-Gibran?

"Ya bisa. Itu terjawab nanti (setelah pelantikan)," ucap Nirwono Joga memungkasi.

Presiden Jokowi dan sejumlah jajaran menteri menggelar sidang kabinet pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). Sebelum sidang, Jokowi lebih dulu mengajak para pembantunya berkeliling ke sejumlah area di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, mulai dari Embung MBH, Sumbu Kebangsaan, hingga Istana Garuda yang akan menjadi simbol kekuasaan eksekutif di ibu kota baru.

Setelah sesi foto dan mengintip sudut-sudut ruangan di Istana Garuda yang kelak akan menjadi pusat kegiatan pemerintahan, Jokowi dan para menteri pun menuju ruang sidang kabinet paripurna. Dalam momen tersebut, Jokowi bersyukur sidang kabinet paripurna untuk pertama kalinya dapat digelar di IKN. Kata dia, tak semua negara mampu membangun ibu kota dari nol.

"IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan, dan tak semua orang , tak semua negara, dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol," ucap Jokowi sebagaimana disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Dia mengatakan IKN dibangun dengan konsep kota hutan yang akan dipenuhi pepohonan, bukan beton-beton dan kaca. IKN juga berkonsep kota pintar yang aktivitasnya ditopang dengan teknologi.

Menurut dia, pemerintah ingin membangun ibu kota yang nyaman ditinggali oleh masyarakat. IKN sendiri disebut memiliki kualitas udara yang baik sehingga membuat masyarakat menjadi sehat.

"Kita merasakan pagi tadi betapa sangat sejuk dingin dan segar pada pagi hari ini karena air quality indeksnya memang sangat rendah sekali yaitu di angka 6. Padahal maksimalnya di angka 50. Dan hampir banyak kota sekarang ini sudah di atas 50," tuturnya.

Selain itu, kata Jokowi, mobilitas di IKN akan memakai kendaraan listrik. Dia menyebut IKN juga berfokus menggunakan energi hijau, membangun green building, serta memprioritaskan pejalan kaki dan sepeda.

"Ekonomi yang akan dikembangkan di ibu kota Nusantara juga ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di ibukota Nusantara. Sekali lagi ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center dan yang lain-lainnya," kata Jokowi

Di sisi lain, dia menuturkan, pembangunan IKN akan membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat. Itulah salah satu alasan kenapa pemerintah ngebet memindahkan ibu kota. Dengan pemindahan ibu kota, Jokowi berharap perputaran ekonomi tak hanya berfokus di Pulau Jawa saja.

"Kalau kita tahu salah satu alasan kenapa ibu kota pindah karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58 persen GDP ekonomi itu ada di Jawa, sehingga kita ingin memeratakan untuk juga keluar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya," ucap Jokowi. 

Selain itu, Jokowi mengeluhkan populasi di Jawa yang bebannya sudah terlampau besar sekali, pulau tersebut ditinggali oleh sekitar 56 persen penduduk di Indonesia.

"Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota. Utamanya memang beban di ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali," kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, ia turut memaparkan realisasi pemasukan investasi di ibu kota baru yang mencapai Rp56,2 triliun.

"Per hari ini, sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp56,2 triliun dari Rp55 triliun yang sudah groundbreaking," ujar Jokowi.   

Dia merinci, investasi senilai Rp56,2 triliun itu berasal dari enam proyek pendidikan, tiga kesehatan, 10 retail dan logistik, 8 hotel, 2 energi dan transportasi. Kemudian 14 proyek kantor dan perbankan, 9 hunian dan area hijau, serta 3 proyek media dan teknologi.

Presiden Jokowi meminta para investor tidak ragu terhadap komitmen pemerintahan berikutnya dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan, Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto telah menyetujui percepatan pembangunan IKN, termasuk anggarannya.

Jokowi menyampaikan bahwa saat ini pemerintah masih berfokus membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN hingga akhir 2024. Sedangkan, pembangunan infrastruktur di luar KIPP akan dimulai pada Januari 2025, artinya dimulai di era Prabowo.

"Untuk anggarannya, tadi pagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah menyetujui percepatan pembangunan infrastrukutr di Ibu Kota Nusantara. Jadi para investor tak perlu ragu terhadap komitmen pemerintah berikutnya," ucap Jokowi saat groundbreaking Kantor PT Bank Central Asia Tbk di IKN, Senin (12/8/2024).

Menurut Jokowi, ada 472 investor yang mengajukan dan menandatangani Letter of Intens (LOI) dengan Otorita IKN. Namun setelah diseleksi, tersisa 220 investor yang dinilai memiliki keseriusan untuk berinvestasi di IKN.

Jokowi menuturkan, pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi investor yang berinvestasi di IKN. Salah satunya, mengeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB) paling lama 11 hari setelah investor meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS).

"Saat ini apabila Bapak/Ibu investasi di IKN, tanda tangan PKS cepat, dan setelah itu Kementerian BPN akan keluarkan HGB-nya maksimal 11 hari. Sangat cepat sekali," ujarnya.

"Yang ngomong bukan saya, tapi Menteri Pertanahan (Prabowo Subianto). Nanti kalau salah dikejarnya ke Pak Menteri Pertanahan," sambung Jokowi.

Lebih lanjut, dia menghargai investasi yang dilakukan PT BCA Tbk di IKN. Hal ini, kata Jokowi, menandakan bahwa investasi di IKN sangat menguntungkan untuk investor.

"Karena biasanya kalkulasi dan hitungan BCA, kalkulatornya bukan double lagi, tapi 10 kalkulator dipakai baru berani investasi. Karena BCA sebuah jaminan, ndak mungkin BCA berani investasi kalau tidak ada keuntungan yang akan diperoleh," tutur dia.

Jokowi pun berharap investor lainnya dapat segera merealisasikan komitmen investasi di IKN. Dia mengatakan pemerintah saat ini masih memprioritaskan investor di dalam negeri masuk ke IKN.

"Meski sampai saat ini kita masih memprioritaskan investasi dalam negeri, meski juga ada permintaan investor dari luar. Sekali lagi yang prioritas adalah investasi dalam negeri dulu, baru dari luar," pungkas Jokowi.

Prabowo memang beberapa kali menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Selain menyiapkan ruang anggaran yang besar, Prabowo juga bertekad akan menarik investor sebanyak-banyaknya untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru. Bahkan dia sendiri juga akan mengambil peran sebagai investor.

"Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha," kata Prabowo kepada wartawan di IKN, Senin (12/8/2024).

Menurut Prabowo, Presiden Jokowi sudah mengambil peran sebagai inisiator pembangunan IKN. Sebagai Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo memastikan dirinya juga akan ikut andil melanjutkan dan menyelesaikan cita-cita bangsa membangun ibu kota baru di Nusantara, Kaltim.

"Minimal saya yang melanjutkan, kalau bisa saya ikut menyelesaikan," ucap Prabowo.

Presiden terpilih RI Prabowo Subianto mengaku tak sabar bisa segera berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Meski secara keseluruhan pembangunan IKN membutuhkan waktu belasan hingga puluhan tahun, namun jika melihat progres pembangunan yang sudah ada, dia optimistis pusat pemerintahan di IKN sudah bisa difungsikan dalam waktu 3 - 5 tahun ke depan.

"Saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan. Kalau bisa kita percepat (pembangunan IKN)," kata dia.

Dia meyakinkan Otorita IKN bahwa pemerintah telah menyiapkan ruang anggaran yang besar untuk membangun ibu kota baru tersebut. Untuk itu, Prabowo optimistis proyek pembangunan IKN dapat rampung.

"Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini," terang Prabowo.

Saat ini, pembangunan infrastruktur eksekutif seperti Istana Negara dan Kantor Presiden sudah hampir rampung. Begitu juga pembangunan kantor kementerian masih bergulir. Agar pusat pemerintahan bisa segera dipindah ke IKN, Prabowo pun akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif.

"Dalam IKN ini, kalau menurut saya, intinya adalah ibu kota negara adalah intinya pusat pemerintahan. Berarti yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Berarti gedung MPR DPR menjadi prioritas, dengan perumahan Anggota DPR MPR dan ruang kantornya, dan juga MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi) juga sangat-sangat mendesak menurut saya," kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan, Otorita IKN dapat membuka sayembara untuk desain gedung lembaga yudikatif dan eksekutif. Catatannya, desain yang dibuat nanti tidak bertentangan atau bertrabrakan dengan desain besar IKN.

Prabowo menilai, apabila infrastruktur MPR-DPR dan MA-MK selesai dibangun, maka ibu kota pemerintah dapat mulai beroperasi di IKN.

"Jadi MPR, DPR, kemudian yudikatifnya kalau itu sudah selesai sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah beroperasi di sini. Jadi kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Yang lain-lain itu akan menyusul," papar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo juga menekankan pentingnya mitigasi bencana, terutama kesiapan menghadapi kebakaran hutan. Hal ini mengingat konsep IKN adalah Forest City atau kota hutan.

"Bagaimanapun, saya dididik untuk selalu menghadapi kemungkinan yang paling jelek, berarti masalah hutan itu sangat besar, berarti kita harus siap untuk bencana bahaya kebakaran, kita harus siap dengan teknologi yang ada," ucap dia.

Maka dari itu, Prabowo berpikir perlu menghadirkan teknologi canggih untuk pemantauan dan penambahan tim pemadam kebakaran di IKN.

"Mungkin ada perencanaan yang lebih besar menghadapi kemungkinan yang paling jelek, teknologi mungkin dengan pemantauan juga dengan penambahan. Saya kira tim pemadam kebakaran koordinasi kita juga harus bantu badan bencana alam BNPB ya harus dikonsentrasikan tidak boleh ada sedikit peluang untuk mengancam IKN karena kita desainnya forest city," turur Prabowo.