KPK Minta Proses Wawancara Capim dan Dewas KPK Digelar Terbuka

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada Panitia seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel capim dan dewas KPK) agar tes wawancara digelar terbuka. Hal tersebut demi menjaga proses seleksi.

"Oleh karena itu, demi menjaga akuntabilitas pelaksanaan pemilihan capim dan calon dewas KPK, kami mendorong pelaksanaan wawancara capim dan dewas KPK dapat dilakukan dengan terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat melalui siaran langsung/streaming," kata Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto di gedung merah putih KPK, Selasa 17 September 2024.

"Hal ini untuk menunjukkan bahwa Pansel KPK melaksanakan proses seleksi capim dan dewas KPK secara akuntabel dan transparan," sambung Tessa.

Dia mengatakan, tahapan tes wawancara capim KPK dan calon dewas KPK dari tahun ke tahun biasanya dilangsungkan secara terbuka.

"Jika sebelum-sebelumnya proses tahapan wawancara bersifat terbuka, pelaksanaan wawancara di periode ini dilaksanakan dengan tertutup, dihadiri oleh pihak-pihak terbatas, dan tidak disediakan media seperti streaming, yang memungkinkan masyarakat dapat menyaksikan secara langsung berjalannya proses wawancara," ujar Tessa.

Dia menilai, tes wawancara merupakan gerbang pertama untuk mengetahui visi dan misi capim dan calon dewas KPK yang selanjutnya akan menjabat. Selain itu untuk mengetahui kompetensi pimpinan KPK selanjutnya.

"KPK memiliki kepentingan untuk mengetahui latar belakang, visi-misi, dan program yang ditawarkan oleh masing-masing calon pimpinan, termasuk juga dewan pengawas KPK, sehingga ke depan KPK dapat memberikan masukan atau penilaian atas hasil proses wawancara tersebut dan dapat menjadi pertimbangan Pansel di tahap-tahap berikutnya atau masukan bagi DPR saat fit and proper test," tegas Jubir KPK berlatar belakang kepolisian itu.

Di internal KPK sendiri juga, kata Tessa telah menyusun rencana baik secara jangka panjang atau pendek.

"Sehingga penting bagi KPK untuk memastikan arah dan kebijakan setiap periode kepemimpinan KPK selaras dengan roadmap tersebut," pungkas Tessa.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengikuti tes wawancara seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029, Selasa (17/9/2024).

Menurut dia, ada sejumlah pertanyaan yang ditanyakan tim pewawancara yakni, soal perbaikan KPK dan integritas.

"Alhamdulillah bahwa wawancara berlangsung dengan baik dan lancar dan pertanyaannya sangat fundamental bagi perbaikan KPK kedepan dan khususnya terkait masalah integritas yang harus manjadi bagian yang betul-betul dimiliki oleh pimpinan KPK kedepan," jelas Harli kepada wartawan usai mengikuti tes capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Selain itu, dia juga ditanya soal bagaimana membangun kepercayaan publik atau public trust terhadap KPK. Di sisi lain, Harli menilai sektor swasta harus dilibatkan dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Saya kira itu tadi penekanan terkait soal integritas kemudian bagaimana membangun hubungan KPK dengan dewan pengawas kedepan nah bagaimana membangun public trust, mengembalikan public trust yang selama ini dimiliki KPK dan komitmen terkait dengan termasuk sektor-sektor swasta yang harus dilibatkan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi," tuturnya.

Harli menyampaikan dirinya akan melakukan evaluasi terkait indepedensi dan integritas KPK apabila terpilih menjadi Pimpinan KPK. Dia juga akan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain dan aparat penegak hukum untuk penegakan korupsi.

"Saya kira pertanyaan itu juga menjadi bahan evaluasi bagaimana soal komitmen soal independensi soal integritas soal kolaborasi-kolaborasi dengan berbagai sektor misalnya dengan BPK, BPKP, PPATK yang lebih khusus lagi kolaborasi bersama aparat penegak hukum," ujar Harli.

Sementara itu, Johan Budi Sapto Pribawo yang merupakan mantan Juru Bicara KPK menjadi salah satu dari 20 orang yang berhasil lolos mengikuti tes kesehatan dan wawancara seleksi capim KPK periode 2024-2029.

Mantan anggota Komisi III DPR RI itu menyebut dirinya mendapat pertanyaan dari panitia soal independesi menjadi pimpinan KPK. Hal ini mengingat Johan Budi yang memiliki latar belakang sebagai politikus.

"Banyak pertanyaan, salah satu yang saya lihat, bagaimana kemudian saya yang orang politik kemudian masuk ke KPK. Bagaimana kemudian sikap dan independensi saya ketika bekerja sebagai pimpinan KPK," ujar Johan usai mengikuti tes wawancara seleksi capim KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Johan Budi pun mengaku sudah mundur dari anggota DPR dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena mengikuti selesi capim KPK. Dia menyebut dirinya kini sudah naik tingkat menjadi rakyat.

"Saya sudah mundur secara resmi ya, sekarang nunggu keppres dari Presiden, sudah dikirim oleh Ketua DPR kepada Presiden. Saya juga sudah dapat surat dari Ketua Umum PDIP, Bu Megawati Soekarnoputri tentang pengunduran diri saya sebagai anggota partai," kata Johan Budi.

"Sekarang status saya naik tingkat, kalau kemarin wakil rakyat, sekarang saya jadi rakyat," sambung dia.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com