PDIP Beri Sinyal Merapat Kabinet Pemerintahan Periode 2024-2029, PKS: Serahkan Ke Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) Puan Maharani membuka sinyal pihaknya merapat ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (Plh Presiden PKS) Ahmad Heryawan alias Aher menyatakan tak masalah dan menyerahkan keputusan pada Prabowo.

"Tentu ini terkait dengan presiden ya (Prabowo). Kita serahkan ke presiden apapun karena presiden lah yang memiliki hak prerogatif untuk koalisi termasuk untuk menteri-menteri," ujar Aher usai penutupan Rakernas, Jakarta, Minggu (22/9/2024).

Aher memastikan siapa pun yang masuk ke kabinet tidak akan mempengaruhi keputusan pihaknya masuk menjadi bagian Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus.

"Di Jakarta kita masuk KIM Plus dan di tempat-tempat yang lain. Begitu pula di pusat," terang dia.

Menanggapi peluang kosong posisi partai oposisi di kabinet mendatang, Aher menyatakan di sistem politik Indonesia memang tidak mengenal oposisi.

"Sebetulnya tidak ada koalisi dan oposisi. Ini negara dengan sistem demokrasi presidensial. Sehingga kontrolnya diserahkan kepada DPR," pungkas Aher.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan rencana Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bakal segera berlangsung.

"Tanggalnya kan menunggu waktu yang tepat, pelantikannya masih tanggal 20 Oktober. Jadi, pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya Insyallah akan ada pertemuan," kata Puan ditemui di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Sabtu 21 September 2024.

Ketua DPR RI ini menyebut, pertemuan itu akan membahas banyak hal. Salah satunya, sinergi pembangunan ke depan.

"Dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara," ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan juga tidak menampik kemungkinan PDIP bisa saja bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

"Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja," kata Puan.

Meski begitu, Puan bilang keputusan gabung kabinet Prabowo-Gibran baru bisa diketahui usai pertemuan antara Megawati dan Prabowo terjadi.

"(Keputusan gabung kabinet) nanti baru diketahui setelah pertemuan," jelas Puan.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah tak ingin pertemuan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto, diartikan transaksional.

"Seakan-akan kalau pemimpin bangsa bertemu langsung bagi-bagi kekuasaan, pertemuan itu pertemuan transaksional, itu yang tidak baik bagi kita semua," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 19 September 2024.

"Kita diminta oleh publik agar partai politik tidak transaksional, begitu kedua pemimpin akan bertemu, langsung pertanyaannya apakah ini bagian dari bagi-bagi kursi, transaksional lagi. Nah kita ini suruh ngapain sesungguhnya ya," sambungnya.

Said menegaskan, tidak ada tujuan khusus pada pertemuan Megawati dengan Prabowo. Apalagi, tidak ada perbincangan antara PDIP dengan Partai Gerindra.

"Tidak pernah ada statement apapun yang diinginkan oleh PDI Perjuangan (PDIP) dan kawan-kawan Gerindra, bertemunya kedua pemimpin bangsa ini, itu aja. Tidak plus, tidak minus," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly angkat bicara soal posisi partainya untuk bergabung atau tidak ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Menurutnya, PDIP selalu berupaya membantu setiap periode pemerintahan dalam bentuk apapun.

"Bukan (gabung KIM atau tidak). Kita akan membantu setiap pemerintahan untuk membangun bangsa ini. Yang baik itu harus kita dukung," tutur Yasonna di Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Rabu 18 September 2024.

Belakangan, rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih Prabowo Subianto semakin menguat.

Yasonna mengatakan, hal itu akan diatur oleh Sekjen partai masing-masing.

“Kan seperti yang dikatakan Pak Sekjen Gerindra, akan ada. Kita nantikan, kapan itu ya sekjen masing-masing yang atur. Karena Bu Mega masih di Rusia, dari Rusia ke Uzbek (Uzbekistan),” jelas dia.

Yang jelas, kata Yasonna, pembahasan yang nanti akan diulas oleh Megawati dan Prabowo hanya diketahui keduanya.

“Ya nggak tahu (bahas bergabung KIM atau tidak), kan ibu yang atur,” Yasonna menandaskan.