Prabowo Ingatkan Ketum Parpol Tak Suruh Menteri Cari Uang dari APBN, Efektif Cegah Korupsi?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pesan khusus terhadap para ketua umum partai partai politik yang ingin bergabung ke kabinetnya.

Prabowo mengingatkan agar kader partai yang ditunjuk menjadi menteri tidak mencari keuntungan pribadi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya. Terang-terangan saya katakan semua ketua umum, semua perwakilan," kata Prabowo Subianto di acara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

"Saya katakan, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD," tegasnya.

Prabowo menyatakan saat ini sudah era digital dan masyarakat mudah mengamati. Semua bisa dipantau, terutama para pejabat. Maka dari itu, jangan coba-coba mengambil uang negara.

"Zamannya sekarang susah, ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba," ucap Prabowo.

"Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal dengan cara yang baik, kita mengerti, setiap institusi setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya," sambungnya.

Prabowo mengajak seluruh elemen mengelola kekayaan negara dengan baik. Menurutnya, peluang Indonesia untuk maju sangatlah besar.

"Ini terbuka saja kita, mari kita kelola kekayaan kita, sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik, terang-terangan, kenapa tidak," kata Prabowo.

"Peluang ekonomi kita sangat besar, kekayaan laut kita besar, pantai kita salah satu terbesar di dunia," pungkas Prabowo.

Dinilai Normatif

Menurut Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah pernyataan Prabowo itu normatif. Karena secara umum cukup banyak kader Parpol di kementerian yang tidak dapat memisahkan kepentingan negara dengan kekuasaan.

"Terbukti, adanya kasus BTS yang libatkan kader Nasdem dan potensial uang korupsi mengalir ke Nasdem, begitu halnya dengan partai lain, tidak jauh berbeda," kata Dedi kepada Liputan6.com, Jumat (11/10/2024).

Bahkan, kata dia, kader Gerindra sendiri ada yang tertangkap kasus korupsi. Ini tentu tidak dapat dihindarkan terkait juga dengan Parpol.

"Jika pernyataan Prabowo itu benar sebagai sebuah komitmen, langkah mudah pertama adalah dengan mengembalikan UU KPK yang telah direvisi era Jokowi," tambahnya.

Sementara Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pernyataan Prabowo adalah warning yang bagus. Karena selama ini ada dugaan publik bahwa APBN jadi sapi perah para politisi yang jadi menteri.

"Apalagi banyak menteri dari partai yang kena kasus korupsi dikaitkan dengan support logistik partai," kata Adi kepada Liputan6.com, Jumat (11/10/2024).

Menurut dia, ultimatum dari Prabowo sangat efektif dan imbauan ini berlaku untuk semua partai koalisinya.

Prabowo, kata dia, sangat powerful posisinya yang setiap pernyataannya cukup bertenaga dan didengar partai pendukungnya.

"Jelas ini sebagai bentuk komitmen dari Prabowo untuk berantas korupsi dan memberikan pesan bahwa jadi menteri bukan untuk kepentingan diri dan partai, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya.

Berantas Korupsi

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra mengatakan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto meminta kepada para partai politik agar tak menugaskan para menteri untuk cari uang dari APBN, demi memberantas korupsi.

Dia mengatakan jika melihat kilas balik, terjadi oknum-oknum yang terjerat masalah hukum karena "bermain" dengan APBN.

Misalnya, kata dia, di dalam kementerian yang dipimpin oknum itu ada proyek-proyek yang menggunakan APBN.

"Secara spesifik dalam rangka juga komitmen Pak Prabowo terhadap penghematan dan pemberantasan korupsi itu juga saling mengingatkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2024) seperti dilansir Antara.

Dia mengatakan bahwa menteri-menteri yang akan membantu Prabowo dalam menjalankan pemerintahan itu bakal berasal dari unsur partai politik.

Sejauh ini, dia mengatakan bahwa sudah menerima informasi terkait jumlah dan nomenklatur kementerian-kementerian yang akan terbentuk di era Prabowo Subianto. Dia pun tak menampik bahwa jumlah kementerian bakal berkisar 44-46 kementerian.

"Saya mendapatkan info bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya, kemudian bermanfaat buat rakyat," kata dia.

Para calon menteri kabinet Prabowo-Gibran akan menjalani serangkaian tes yang dilakukan oleh tim sebelum bertemu dengan Prabowo.

“Ya, yang pertama tentunya diminta biodata kemudian profiling lalu finalisasi nanti akan ada semacam fit and proper,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Dasco mengatakan tim dari presiden terpilih yang akan melakukan proses awal seleksi. Setelah itu, calon menteri akan melalui tahap finalisasi dengan bertatap muka dengan Prabowo secara langsung.

“Walaupun sudah dilakukan oleh tim tapi akan langsung oleh Pak Prabowo untuk dilakukan sesi tatap muka untuk kemudian dalam tahap finalisasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Prabowo Subianto telah memanggil calon-calon menteri seiring penyusunan kabinet di pemerintahannya mendatang. Muzani membeberkan di antaranya ada menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi enggak termasuk saya ya,” kata Muzani.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto akan melantik menteri-menteri baru pada Senin, 21 Oktober 2024. Pelantikan para menteri akan dilakukan sehari setelah Prabowo resmi menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Awalnya, Jokowi berbicara soal target pertumbuhan ekonomi Prabowo Subianto sebesar 8 persen. Dia pun meyakini Prabowo dapat mencapai target tersebut sehingga meningkatkan GDP per kapita Indonesia.

Jokowi lalu meminta semua pihak bersabar menunggu jajaran menteri pilihan Prabowo. Menurut dia, masyarakat dapat mengetahuinya pada Senin pekan depan usai dilantik Prabowo.

"Nanti tunggu saja hari Senin, seminggu lagi, menteri-menterinya akan dilantik," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam Kompas CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Jokowi meminta agar bocoran nama-nama menteri Prabowo tak ditanyakan kepadanya. Pasalnya, kata dia, masyarakat akan langsung menuduhnya mengintervensi Prabowo dalam penyusunan kabinet.

"Kalau mau tau menterinya (Prabowo) siapa-siapa tanya ke Pak Ahmad Muzani (Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra). Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu karena orang akan langsung negatif tadi. (Bilang) Saya ikut-ikut, intervensi," jelasnya.