Menkomdigi Sebut Akan Prioritaskan Kampanye Program Makan Bergizi Gratis

Liputan6.com, Jakarta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, prioritas program pihaknya saat ini adala mengkampanyekan program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun, salah satu program pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan diampanyekan adalah makan bergizi gratis yang akan dilakukan secara massif.

"Prioritas dalam jangka pendek adalah bagaimana Kemkomdigi dapat mendukung program prioritas pemerintah. Diantaranya makan bergizi gratis melalui kampanye program secara masif," kata Meutya dalam Rapat bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, sosialisasi makan bergizi gratis sangat penting agar masyarakat luas tahu dan mendukung program pemerintahan Prabowo-Gibran ini.

"Ini kita anggap penting sebagai pelibatan masyarakat, pengetahuan masyarakat, agar masyarakat juga dapat mendukung dan terlibat aktif dalam program pemerintah khususnya makan bergizi gratis," jelas Politikus Golkar ini.

Adapun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto telah memasuki masa uji coba oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Uji coba dilaksanakan di 80 titik dan diperkirakan pada 2 Januari 2025 akan memasuki fase perluasan yang direncanakan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

Menurut Staf Ahli Kepala BGN, Ikeu Tanziha, hasil uji coba ini sangat penting sebagai acuan dalam mengembangkan standar operasional di unit-unit layanan gizi.

"Kami telah melakukan uji coba di 80 titik, yang melibatkan berbagai unit pelayanan seperti dapur umum dan layanan gizi mobile yang diprioritaskan untuk sekolah dan komunitas. Alhamdulillah, program berjalan lancar dan menjadi modal bagi perluasan di tahun depan," ujar Ikeu dalam Forum Merdeka Barat (FMB9) dengan tema Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai! Senin (4/11/2024).

BGN merencanakan pendirian unit layanan di berbagai wilayah untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok rentan lainnya. Pada tahap awal, program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari RAPBN 2025.

Ia pun memastikan bahwa BGN akan mengintegrasikan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM dan sektor swasta, dalam penyediaan bahan makanan bergizi lokal.

"Keterlibatan UMKM lokal sangat penting agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan, BGN menggandeng Kodim di berbagai wilayah. Kodim memiliki peran strategis dalam membantu penyaluran ke wilayah-wilayah sulit jangkauan, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Di samping anak sekolah, target penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan pendekatan dapur umum yang mampu melayani 2.500 hingga 3.000 anak per unit layanan.

Keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan. Evaluasi ini nantinya akan melibatkan beberapa instansi, termasuk Puskesmas dan sekolah, dengan dukungan pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga.

"Kami berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam evaluasi nutrisi anak dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Semua ini dilakukan agar program berjalan dengan kualitas yang terjaga dan manfaat yang optimal," ucap Ikeu.