Kepala BP Batam Absen Rapat DPR, Kawendra Gerindra Minta RDP Diskors

Liputan6.com, Jakarta - Absennya Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI menuai kritik tajam dari anggota DPR, Kawendra Lukistian, dari Fraksi Gerindra. Kawendra menilai ketidakhadiran Rudi sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pejabat negara.

“Hari ini saya agak kecewa karena sepertinya BP Batam tidak serius untuk menerima panggilan dari kita yang mengajak rapat di sini,” ujar Kawendra dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Kawendra menyarankan agar Rudi mempertimbangkan untuk mundur jika tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Rudi, yang juga maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub Kepulauan Riau 2024, diharapkan bisa lebih fokus dan profesional dalam peran jabatannya.

“Kalau tidak serius seperti ini harusnya mundur saja ini kepala BP Batam, eng gak perlu juga pake cuti-cuti segala kan tinggal beberapa bulan lagi kan mungkin saran saya kita tunda saja untuk rapat dengan BP Batam ini,” imbuhnya.

Kawendra menambahkan, sikap tidak hadirnya Muhammad Rudi dalam rapat tersebut menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap lembaga DPR dan pentingnya proses pengawasan yang dilakukan oleh legislatif terhadap institusi pemerintah.

Sebagai pejabat publik, Rudi dianggap tidak hanya bertanggung jawab terhadap tugas administratif di BP Batam, tetapi juga harus memastikan transparansi dan akuntabilitas terhadap kebijakan yang diambil.

“Ini bukan soal siapa yang dihadirkan, tapi soal keseriusan untuk bekerja. BP Batam adalah lembaga yang mengelola kawasan ekonomi strategis, dan kita sebagai DPR memiliki kewajiban untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik demi kepentingan rakyat. Ketika Kepala BP Batam tidak hadir dan tidak memberikan penjelasan apapun, ini menjadi masalah besar," tegas Kawendra.

Rudi, yang saat ini juga menjabat sebagai Wali Kota Batam, sebelumnya sudah diberitakan sibuk dengan persiapan Pilgub Kepulauan Riau 2024. Meski demikian, Kawendra mengingatkan bahwa jabatan di BP Batam adalah tanggung jawab besar yang tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah.

Menurutnya, jika Rudi merasa tidak bisa menjalankan kedua peran sekaligus, maka sebaiknya ia memilih untuk mundur atau mengambil cuti dari jabatannya di BP Batam.

Anggota DPR lainnya juga memberikan pendapat serupa. Mereka mengingatkan bahwa BP Batam memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi di kawasan Batam, yang sangat berdampak pada perekonomian nasional.

"Kita akan menunggu respons dari Rudi, apakah dia akan mengambil langkah untuk mundur atau tetap melanjutkan jabatannya dengan lebih fokus. Namun, kalau ternyata tidak ada perubahan, kami akan mendorong agar ada tindakan tegas dari pemerintah," tutup Kawendra.