Indonesia Tekankan Pentingnya Penguatan Sistem Perdagangan Multilateral di Pertemuan Menteri APEC

Liputan6.com, Jakarta Indonesia mendukung penuh reformasi WTO demi terciptanya perdagangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Di samping itu, Indonesia juga menekankan pentingnya inisiatif Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (FTAAP) sebagai upaya strategis untuk memperkuat integrasi regional, selaras dengan Visi APEC Putrajaya 2040.

Dukungan ini disampaikan Indonesia pada Pertemuan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC  Ministerial Meeting/AMM) ke-35 di Lima, Peru pada Kamis, (14/11). Hadir pada AMM yaitu Menteri  Perdagangan Budi Santoso serta Menteri Luar Negeri Sugiono. Turut mendampingi Mendag Budi, yaitu Dirjen  Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono. 

Mendag Budi menyatakan, Indonesia mendukung Reformasi WTO untuk perdagangan inklusif dan  berkelanjutan. Indonesia juga mendukung peran FTAAP dalam integrasi regional dan perdagangan terbuka  sesuai dengan Visi APEC Putrajaya 2040. 

“WTO merupakan pilar utama Sistem Perdagangan Multilateral. Untuk menjaga sistem yang tetap relevan, kita  harus berdialog secara terbuka dan melangkah menuju reformasi WTO. Hal ini penting agar pertumbuhan yang  inklusif, saling terhubung, dan berkelanjutan dapat tercapai, sekaligus memperkuat stabilitas rantai nilai global  kita,” kata Mendag Budi. 

Menurut Mendag Budi, WTO tetap menjadi landasan Sistem Perdagangan Multilateral, memberikan kerangka  kerja penting untuk mengatasi tantangan bersama di antara beragam perekonomian. “Untuk menjaga relevansi  dan efektivitas WTO, kita harus melakukan reformasi yang berarti,” ungkapnya. 

Indonesia meyakini, percepatan pembahasan mengenai Reformasi Penyelesaian Sengketa WTO sangatlah  penting, dengan memprioritaskan pemulihan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat melalui penunjukan  anggota Badan Banding. “Hal ini penting untuk membangun kembali kepercayaan anggota terhadap WTO dan  memperkuat kredibilitasnya dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan,” urainya. 

Mendag Budi juga menggarisbawahi pentingnya memastikan akses pasar yang adil dan merata bagi produk  pertanian, terutama dari negara berkembang. Selain itu, memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM)  dari negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam perdagangan global sangatlah penting.  

“WTO dapat mendukung hal ini dengan memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan mengatasi  hambatan non-tarif yang berdampak besar terhadap UKM, sehingga mendorong pasar global yang lebih  inklusif,” kata Mendag Budi.

Sementara itu, Djatmiko menambahkan, Indonesia berkomitmen dalam memajukan inklusivitas dan  mendukung paragraf khusus mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan dalam Deklarasi Menteri MC13.  Meningkatkan peran perempuan dalam perdagangan akan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan  ekonomi, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

Dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup, Indonesia juga menyadari pentingnya upaya untuk melindungi  lingkungan dan melakukan mitigasi perubahan iklim. 

“Namun, penting untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan hidup yang terkait dengan perdagangan tidak  bersifat diskriminatif atau menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan internasional,  khususnya bagi negara-negara berkembang,” ungkap Djatmiko 

Terkait FTAAP, Djatmiko menerangkan, untuk mewujudkan visi ini, kerja sama, peningkatan kapasitas, dan  fleksibilitas sangat penting dalam mengakomodasi beragam tingkat pembangunan dalam APEC. Hal ini  termasuk menciptakan kerangka kerja untuk integrasi bertahap dan memberikan dukungan bagi perekonomian  pada berbagai tahap kesiapan. 

“Memaksimalkan potensi FTAAP secara penuh juga memerlukan penanganan isu-isu utama seperti ketahanan  rantai pasokan, fasilitasi investasi, dan penghapusan hambatan teknis terhadap perdagangan. Dengan  menyamakan kedudukan, khususnya bagi UKM, kita dapat mendorong Asia-Pasifik yang lebih tangguh, inklusif,  dan sejahtera,” kata Djatmiko. 

Menurut Djatmiko, Indonesia sangat yakin, dengan upaya kolektif, visi bersama, dan saling menghormati, kita  dapat memajukan Visi Putrajaya 2040, memastikan masa depan kemakmuran bersama yang bermanfaat bagi  semua orang. 

Pada AMM ke-35, ada tiga agenda utama pertemuan, yaitu inovasi dan digitalisasi untuk transisi ekonomi  formal dan ekonomi global, pertumbuhan berkelanjutan; serta perdagangan dan investasi bagi pembangunan  yang inklusif dan terkoneksi. 

Pada AMM, Indonesia juga menyoroti pengurangan limbah pangan, transisi energi adil, dan inovasi hidrogen.  Indonesia juga mendorong investasi dan kerja sama ketahanan ekonomi dan energi berkelanjutan. 

Di sela-sela pelaksanaan AMM, Mendag Budi juga memanfaatkan waktu dengan mengadakan sejumlah pertemuan bilateral bersama negara-negara mitra dagang, seperti Jepang, Singapura, dan Kanada. Sebelumnya, ia juga telah bertemu dengan perwakilan Korea Selatan dan Hong Kong. Langkah ini bertujuan memperkuat hubungan perdagangan dengan berbagai mitra strategis. Selain itu, Mendag Budi turut mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam berbagai agenda penting, termasuk Kunjungan Kenegaraan dengan Presiden Peru dan APEC CEO Summit.