Ekspor Minyak Jelantah Disetop, Pengepul Geruduk Gedung Kemendag Besok

Liputan6.com, Jakarta Gabungan Pengepul Minyak Jelantah Indonesia melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait solusi penghentian ekspor used cooking oil (UCO) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 2 Tahun 2025.

Audiensi yang berlangsung di ruang press room Kemendag, Jakarta, dihadiri Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag, Farid Amir didampingi Deniar Alpha Sagita, Pujiono, dan Pongki Nangolngolan.

Sementara dari pihak Gabungan Pengepul Minyak Jelantah diwakili Marimbun Siagian selaku Ketua Perkumpulan Penghimpun Minyak Jelantah Bersatu (PPJB), Rano Yusdiana Wakil Ketua Asosiasi Pengepul Minyak Jelantah Indonesia (APMJI) didamping Sugianto, Rizal, Dika, dan Thompson.

Pada kesempatan itu, Marimbun mempertanyakan adanya pembatasan ekspor dari tahun 2022. Kemudian berlanjut dengan pelarangan ekspor pada 2025 yang tertuang dalam Permendag No. 2 Tahun 2025.

"Sejak adanya Permendag No.2 Tahun 2025 yang sudah berjalan dua bulan, kita tak dapat ekspor, dari pihak eksportir sudah tak dapat memperjuangkan lagi, dua minggu yang lalu pihak eksportir dapat menyerap minyak jelantah kami, namun saat ini sudah tak dapat menampung lagi," ungkapnya.

Ia mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan pihak Kemenko Bidang Pangan untuk mempertanyakan aturan yang sangat merugikan para pengepul minyak jelantah.

"Dan saat ini, kami bertemu Pak Farid dari Kemendag. Jujur, kami sudah tidak bisa bekerja, untuk itu upaya kita akan melakukan unjuk rasa gabungan antara PPJB dan PMJ merupakan langkah terakhir. Sudah dua bulan ini, kami sudah tak dapat berusaha," katanya.

Marimbun berharap Mendag Budi Santoso memberikan solusi atas permasalahan yang sangat berdampak terhadap keberlangsungan usaha.

Pihaknya pun mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah membantu memfasilitasi pertemuan dengan pihak Kemendag. "Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak polisi yang sudah membantu memfasilitasi pertemuan ini," ucap Marimbun, Korlap Aksi Damai Gabungan Pengepul Minyak Jelantah Indonesia yang akan digelar Rabu (26/2/2025) besok.

Menanggapi harapan para pengepul minyak jelantah, Farid Amir berjanji akan menyampaikan aspirasi pada rakortas kementerian. Ia mengaku, memang sudah dua kali mengikuti rapat terkait dengan Permendag Nomor 2 Tahun 2025 ini.

Pertama, mengundang pihak-pihak yang kontra dengan Permendag, di antaranya dari para pengepul minyak jelantah pada dua minggu lalu. Kedua, mengundang pihak-pihak yang dapat menerima adanya Permendag.

"Hasilnya memang didapati bahwa BUMN yang rencana awal bisa menerima minyak jelantah ini, untuk saat ini masih terbatas kebutuhannya, karena masih tahap uji coba. Oleh sebab itu, Kemendag akan mengusulkan nanti pada Rakortas untuk membuka ekspor minyak jelantah," katanya.

Adanya pelarangan ekspor, lanjutnya, pihaknya sudah menanyakan kepada ahli. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya oknum yang mengekspor minyak sawit yang melarikan dalam ekspor jelantah.

"Untuk itu, kami akan bicarakan seluruhnya yang telah disampaikan melalui Rakortas guna mengusulkan untuk membuka keran ekspor untuk minyak jelantah kembali," kata Farid.

Perwakilan pengepul minyak jelantah dari Bekasi, Thomson, menyampaikan bahwa Permendag Nomor 2 Tahun 2025 diterbitkan tanpa memperhatikan mata rantai minyak jelantah.

"Sebab jelantah dikumpulkan dari limbah penggorengan atau sisa hasil penggorengan. Selain membuka lowongan kerja, pengumpulan jelantah ini adalah untuk menjaga lingkungan. Dengan mengumpulkan minyak jelantah, lingkungan hidup sekitar kita jadi bersih," katanya.

Thomson menambahkan, usaha mengumpulkan jelantah ini sudah melibatkan puluhan ribu hingga ratusan ribu orang di seluruh Indonesia. Angka ini bukan angka yang kecil, dan ekspor jelantah ini sudah berlangsung lama.

"Maka ada ratusan ribu masyarakat kecil yang terdampak. Pemerintah harus berpihak kepada kami," ungkap Thomson.

Lebih lanjut Thomson menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan kegiatan yang sejalan dengan pemerintah yakni bidang pangan, energi dan lingkungan hidup.

"Mohon kita diperhatikan dalam Rakortas selaku usaha dalam menjaga lingkungan hidup. Pemerintah harus memikirkan solusi dari pelarangan ekspor dengan memaksimalkan penggunaan dalam negeri jangan mengambil kebijakan tanpa ada solusi," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan dampak penghentian ekspor UCO. Antara lain, sudah dua bulan berhenti beroperasi, sehingga banyak kendaraan baik sepeda motor dan mobil pengangkut yang dibeli secara kredit sudah tak mampu dibayar.

"Saya tak mau membawa nama Bapak Prabowo hanya untuk Permendag No.2 Tahun 2015, untuk itu agar kami tidak melakukan aksi unjuk rasa agar kami diberikan jalan keluarnya," tandasnya.

Hal senada disampaikan Sugianto. Selama ini pihaknya bekerja sama sekali tidak bergantung kepada pemerintah. Justru membantu untuk membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan perekonomian.

"Kami ini rakyat kecil yang mandiri untuk berusaha. Tolong kepada Pak Farid untuk membantu kami dalam menciptakan lapangan pekerjaan," harapnya.

Terkait rencana aksi di Kemendag pada Rabu (26/2/2025) besok, Rano Yusdiana, mengungkapkan pihaknya telah berupaya untuk mencari solusi atas adanya Permendag No.2 Tahun 2025. Pihaknya terus bersabar, menunggu itikad baik dengan dibukanya kembali ekspor UCO.

"Kita sudah meredam untuk melaksanakan aksi unjuk rasa, dan mencoba untuk beraudiensi dengan instansi terkait. Terutama dari daerah sudah memaksa kita untuk membuang limbah di ruang terbuka, yang mana nanti malah kita yang dirugikan. Untuk itu saya berharap kepada Kemendag melalui pertemuan ini ada solusi buat kami," kata Rano.

Pada akhir audiensi, Farid Amir bersama perwakilan pengepul jelantah memberi pernyataan bersama untuk disampaikan kepada para stakeholder minyak jelantah.(*)