PDIP Boikot Retret Kepala Daerah Usai Hasto Ditahan KPK, Apa Dampaknya?

Budi Arie soal Pernyataan Hasto Singgung Jokowi Terkait RUU KPK: Hoaks

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tak mungkin terlibat dalam upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui perubahan undang-undang.

oleh Tim News Diperbarui 24 Feb 2025, 17:30 WIB

Diterbitkan 24 Feb 2025, 17:30 WIB

Presiden Jokowi Lantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan) menyalami Budi Arie Setiadi saat melantiknya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) baru di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023). Budi Arie Setiadi menjabat Menkominfo untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Agus suparto)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tak mungkin terlibat dalam upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui perubahan undang-undang.

Dia menegaskan, Jokowi sangat konsisten memberantas korupsi. Hal ini menjawab pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto salam sebuah tayangan video.

"Enggak mungkin. Pak Jokowi ini presiden dan pemimpin yang sangat konsisten dalam memberantas korupsi. Jangan diputarbalikan," kata Budi di Komples Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Menteri Koperasi ini menegaskan, pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Jokowi terlibat dalam menyusun RUU agar KPK menjadi lemah adalah hal yang tidak benar.

"Hoaks, hoaks," jelas Budi Arie.

Sebelumnya, beredar sebuah video yang menyebut presiden ke-7, Joko Widodo atau Jokowi sebagai pihak yang bertanggung jawab dari revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam video tersebut, Hasto membantah PDIP merupakan pihak yang menginginkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berujung pada pelemahan fungsi lembaga tersebut.

Melihat Lagi Momen Hasto Kristiyanto Singgung Jokowi Usai Ditahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terkasit kasus yang melibatkan mantan calon legislastif Harun Masiku.

Dalam pernyataannya, Hasto meminta agar KPK juga memeriksa keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hasto menyampaikan harapannya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, bahwa momen ini dapat menjadi kesempatan bagi KPK untuk menegakkan hukum secara adil tanpa kecuali.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," kata dia di Jakarta, Kamis 20 Februari 2025.

Dia pun menerima penahanan yang dilakukan oleh KPK. Hasto menyatakan tidak pernah menyesal dan akan terus berjuang ke depannya.

"Karena itu lah sejak awal saya katakan, bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kita adalah negeri pejuang," kata dia.

Penahanan Politik

Sebelumnya, Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional di DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ronny Berty Talapessy mengatakan, keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto merupakan bentuk serangan ke partainya.

"Ini adalah penahanan politik dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami," kata dia saat memberikan keterangan pers, di DPP PDIP, Jakarta, Kamis 20 Februari 2025.

Menurut Ronny, penahanan Hasto sebagai bukti bahwa sekjennya sudah ditargetkan untuk ditahan sebelum PDIP menggelar Kongres Partai.

"Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI perjuangan, Hasto Kristiyanto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai," ungkap dia.

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓