Wakil Ketua DPRD Jakarta Tolak Wacana Kenaikan Tarif Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Wibi Andrino menolak wacana kenaikan tarif bus TransJakarta yang saat ini tengah dikaji oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membebani perekonomian masyarakat.

"Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif Transjakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata Wibi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

Penolakan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, terutama dengan situasi ekonomi yang masih sulit.

Menurut dia, kenaikan tarif transportasi umum seperti Transjakarta akan menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang sangat bergantung pada moda transportasi publik ini untuk aktivitas sehari-hari.

Apalagi, menurut Wibi, Transjakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

"Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil," kata dia, seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta, seharusnya dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.

"Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas," tegas Wibi Andrino.

Politikus Partai NasDem ini menjelaskan, salah satu tujuan utama dari keberadaan Transjakarta adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan polusi udara.

Jika tarif dinaikkan, menurut dia, ada risiko sebagian masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi sehingga dapat memperburuk kemacetan dan meningkatkan polusi udara.

Karena itu, dia mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan pihak terkait untuk membatalkan wacana kenaikan tarif yang saat ini masih sebesar Rp3.500.

Pihaknya akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan. "Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan," kata Wibi.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta tengah membahas wacana menaikkan tarif layanan Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Wacana ini berembus usai adanya kabar bahwa anggaran public service obligation (PSO) atau subsidi tiket TransJakarta dipangkas.

Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, saat ini pihaknya memang membahas ihwal usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Transjakarta untuk menaikkan tarif Transjakarta.

"Kami masih melakukan pendalaman terhadap hasil kajian yang disampaikan baik oleh teman-teman Transjakarta, demikian juga oleh Dewan Transportasi Jakarta juga sudah masuk dalam tahap pendalaman oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Syafrin dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/12/2024).

Adapun pada 2024 ini, Pemprov Jakarta mengucurkan PSO Transjakarta sebesar Rp3,9 triliun. Sehingga saat ini tarif Transjakarta masih berada di angka Rp3.500.

Besaran tarif Transjakarta ini juga tak pernah mengalami perubahan sejak 2007 silam. Namun, tercatat rencana perubahan tarif beberapa kali dimunculkan.

Lebih lanjut, Syafrin mengaku belum bisa memastikan kapan tarif bus Transjakarta bakal dinaikkan. Dia berujar, proses pembahasan mendalam terus dilakukan dengan berbagai pertimbangan.

"Kami masih menunggu pendalaman yang kami lakukan. Akhir tahun ini (kajiannya) selesai," kata dia.