Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret 2025, Tim Transisi Pramono-Rano: Kapan pun Kita Siap

Liputan6.com, Jakarta Pelantikan kepala daerah yang terpilih pada Pilkada Serentak 2024 bakal diundur dari Februari menjadi Maret 2025. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) harus menyelesaikan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada terlebih dahulu.

Menanggapi hal tersebut, Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) mengaku tak dalam posisi protes terkait dengan jadwal pelantikan kepala daerah yang diundur.

"Kita tidak dalam posisi untuk memprotes, memberi masukan, atau menolak dan lain-lain. Kita menunggu. Prinsipnya, Mas Pramono Anung tertib, menunggu apa yang menjadi keputusan dari pemerintah," kata Koordinator Komunikasi Tim Transisi Pramono-Rano Chiko Hakim di Gedung DPRD Jakarta, Senin (13/1/2025).

Ia mengatakan, Tim Transisi Pramono-Rano siap menunggu apa pun keputusan pemerintah pusat terkait dengan jadwal pelantikan resmi kepala daerah.

"Kalaupun Maret kita siap, Februari pun kita siap. Ya lebih cepat lebih baik, tapi apa pun itu kita siap aja lah," ujar Chiko.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan seluruh sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan tuntas pada Maret 2025. Dengan demikian, pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.

"Artinya, MK ingin agar pelantikan itu setelah semuanya melewati tahapan dan dilantik secara berbarengan sehingga tidak lagi satu-satu seperti dahulu," kata Dede di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah, pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih padai Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

Sementara pelantikan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih pada Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

Ia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu selesainya berbagai PHPU di MK serta kebutuhan dari Presiden untuk melantik para kepala daerah terpilih itu.

"Kita tunggu saja. Selesainya kapan? Dan menunggu Presiden butuh waktunya kapan? Jadi, kurang lebih pada bulan Maret," kata Dede.

Tim transisi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, akan melibatkan sejumlah mantan gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan baru.

Beberapa nama yang disebut akan dimintai pandangan adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Anies Baswedan, Sutiyoso, Fauzi Bowo, dan Joko Widodo (Jokowi).

"Tim transisi ini juga akan meminta pandangan para orang-orang yang pernah menjadi gubernur di Jakarta," ujar Pramono Anung dalam acara Pesta Rakyat Kemenangan oleh Sahabat Pram di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (11/1/2025).

Pramono menegaskan, tim transisi Pramono-Rano akan diisi oleh para profesional dengan keahlian sesuai bidang masing-masing untuk memastikan pendekatan yang digunakan benar-benar profesional.

"Ini profesional, orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang itu. Jadi saya betul-betul pingin pendekatannya profesional," kata Pramono.

Selain itu, Pramono memastikan tim transisi pemerintahannya juga melibatkan tokoh Betawi. Salah satunya adalah Ima Mahdiah, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP.

"Ada beberapa pertanyaan di publik, kenapa tokoh Betawi enggak ada? Bu Ima Mahdiah ini Betawi 1.000 persen asli dan juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi (PDIP) saya kebetulan," kata Pramono, dikutip dari Antara.

Dia berharap agar tim transisi ini bisa bekerja dan menyiapkan segala program pemerintahan sampai pelantikan. Pramono Anung membiayai sendiri operasional tim transisi pemerintahan yang telah dibentuknya.

"Apakah pelantikan itu tanggal 7 Februari sesuai dengan perpres atau Maret setelah tanggal 13. Saya kapan saja tidak persoalan," ujar Pramono.

Tim Inti

1. Ketua Tim: Ima Mahdiah

2. Koordinator Operasional: Emir Kresna

3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim

4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

Tim Bidang Teknis

1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin

2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo

3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo

4. Bidang Infrastruktur: John Oddius

5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

Tim Bidang Kebijakan

1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga

2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi

3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya

4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali

5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

Tim Pendukung

1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini

2. Asisten Data dan Komunikasi: Mandira Bienna Elmir.