Dedi Mulyadi Minta Angkot dan PKL di Pasar Cipanas Ditertibkan agar Jalur Mudik Lancar

Liputan6.com, Jakarta - Menyambut Lebaran 2025, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti jalur mudik via Puncak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Melalui unggahan video di akun Instagramnya, @dedimulyadi71, Dedi Mulyadi mengkritisi kemacetan lalu lintas di depan Pasar Cipanas. Menurutnya, arus lalu lintas di lokasi tersebut seharusnya diberlakukan dua jalur.

"Ini di jalur Cipanas, Pasar Cipanas, ya. Ini seharusnya sudah dua jalur, yang sebelah itu sudah bisa dilewati. Tapi sekarang dipakai sama parkir angkot," ucap Dedi yang berada di dalam mobil dan dibagikan pada Senin, 24 Maret 2025.

la menilai, situasi ini menyebabkan kendaraan dari kedua arah memasuki jalur yang sama, yang seharusnya hanya untuk satu lajur kendaraan. "Jadi, akhirnya masuk ke sini. Seharusnya bukan mobilnya dimasukin menjadi dua jalur, asalnya satu jalur," ucapnya.

Dedi pun meminta petugas segera menertibkan angkot yang parkir sembarangan dan tidak menggunakan jalan sebagai tempat parkir. "Ini mestinya petugas menertibkan angkotnya, jangan menggunakan jalan untuk parkir," kata Dedi. la berharap kondisi lalu lintas di lokasi tersebut segera tertangani, mengingat ruas jalan di depan Pasar Cipanas merupakan jalur perlintasan mudik dan arus balik Lebaran 2025.

"Mohon Satlantas Polres Cianjur, segera ditertibkan ya, ini kurang nyaman dilihatnya, dan kita sebagai pengguna jalan merasa jalan kita diambil. Hatur nuhun," tambahnya.

Selain soal angkot, Dedi juga menyoroti pedagang kaki lima (PKL) yang memenuhi sebagian jalan sehingga menanbah kemacetan di kawasan tersebut. Ia pun meminta para PKL ditertibkan ke tempat yang sudah disediakan untuk mereka.

Menanggapi sorotan Gubernur Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cianjur langsung merelokasi pedagang kaki lima di sepanjang jalur Pasar Cipanas ke tanah desa dan mengembalikan rute angkot ke belakang pasar guna mengantisipasi macet selama mudik lebaran 2025. Bupati Cianjur dr. Wahyu di Cianjur Senin, 24 Maret 2025, mengatakan pihaknya langsung membahas masalah kemacetan dengan dinas terkait dan kepolisian yang dikritisi Dedi Mulyadi saat melintas di depan Pasar Cipanas.

"Kami langsung rapat gabungan untuk menentukan solusi jangka pendek dan jangka panjang terkait masalah yang menyebabkan kemacetan di depan Pasar Cipanas, dimana PKL akan direlokasi sementara dan jalur angkot kembali ke belakang pasar," jelasnya, dilansir dari Antara.

Tanah desa menjadi tempat penampungan sementara para PKL agar bisa berjualan sambil menunggu lokasi yang cocok lainnya. Sedangkan, angkot akan dikembalikan ke jalur samping istana tembus ke jalan Balakang, Cipanas, sehingga tidak ada lagi yang melintas atau berhenti di depan pasar yang selama ini menjadi penyebab kemacetan, terutama saat akhir pekan dan musim mudik lebaran.  

Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yonky Dilatha, mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam penanganan kemacetan di jalur Puncak, tepatnya di depan Pasar Cipanas, dengan menempatkan anggota Polres Cianjur setiap harinya. Sejak jauh hari, pihaknya sudah meminta pemerintah daerah menertibkan pedagang yang berjualan di sepanjang jalur Cipanas, termasuk mengembalikan jalur angkot ke belakang pasar agar tidak menyebabkan kemacetan terutama saat akhir pekan.

"Kami akan membantu untuk menangani permasalahan ini, agar kemacetan parah tidak selalu terjadi di sepanjang jalur Puncak terutama di depan Pasar Cipanas, kami siagakan petugas setiap hari untuk mengatur kelancaran arus," katanya.

Sebelumnya, jajaran Polres Cianjur telah memetakan tiga titik rawan kemacetan selama arus mudik dan balik Lebaran 2025, meliputi Jalur Puncak, Jalan Raya Bandung, dan Jalan Raya Sukabumi. Dijelaskan bahwa kemacetan di jalan arteri tersebut disebabkan oleh keberadaan pasar tumpah dan aktivitas angkot, terutama di kawasan Pasar Ciranjang, Pasar Gekbrong, dan Pasar Cipanas.

Petugas pun telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kepadatan kendaraan di jalur mudik lebaran tersebut. Selain menerapkan sistem kanalisasi dan contraflow, petugas juga akan mengalihkan arus kendaraan jika diperlukan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengumumkan akan memberikan dana kompensasi bagi tukang becak, ojek, dan delman yang terdampak larangan operasional selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan larangan tersebut bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di jalur-jalur utama.

Dedi menegaskan, larangan operasional bagi tukang becak, ojek, dan delman ini berlaku mulai Jumat, 21 Maret 2025. Rencananya, aturan tersebut akan diterapkan hingga H+7 Lebaran.

"Nah kami memberikan bantuan untuk Hari Raya Idul Fitri, mulai hari besok tidak boleh lagi untuk narik penumpang di areal-areal yang terlewati jalur mudik agar tidak macet," ucap Dedi, mengutip kanal Regional Liputan6.com.

Besaran kompensasi yang akan diberikan oleh Pemprov Jawa Barat sebesar Rp3 juta per orang. "Rp1,5 juta dibayarkan sebelum Lebaran, Rp1,5 juta dibayarkan setelah Lebaran," ucapnya.

Dedi menjelaskan, pembayaran kompensasi secara bertahap bertujuan untuk memastikan tukang becak, ojek, dan delman benar-benar mematuhi aturan tersebut. "Agar kami bisa melihat, setelah dikasih bantuan, bener gak enggak narik. Jangan sampai uangnya diterima, narik tetep bikin macet," tukasnya.