Menteri PKP Maruarar Sirait Kaget Pengurusan Izin Bangun Gedung di Kota Tangerang Hanya 1 Jam

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Menteri PKP Maruarar Sirait memantau langsung proses pemangkasan waktu dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi beberapa jam saja di Kota Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Dalam pantauan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang, Banten sebagai rangkaian mendukung program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta program 3 juta rumah bagi rakyat.

"Tadi saya pantau soal terobosan pemangkasan waktu PBG dan ini sangat saya apresiasi, karena dengan program itu, masyarakat bisa mudah mendapatkan rumah," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, Selasa (14/1/2025).

"Ada dua dalam pemangkasan ini, bagi warga masuk kategori MBR, maka BPHTB tadi di nol kan, dan waku kepengurusan PBG dipangkas, tapi bagi yang bukan MBR tetap bayar dengan keuntungan pemangkasan waktu yang harusnya 45 hari, jadi 10 jam," sambung dia.

Dalam mendukung program 3 juta rumah untuk rakyat itu, pihaknya juga tengah membuat terobosan dalam hal FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR.

"Juga FLPP, doakan kita sedang buat formulasi, kalau dulu pembiayaan buat FLPP itu, bagi rumah subsidi itu, tadinya 75 dari APBN, dan 25 dari bank. Sehingga, kita sudah sampaikan ke departemen keuangan, dan Presiden (Prabowo Subianto) untuk 50-50 dengan apa dasar dan tujuannya, supaya penerima manfaat itu lebih banyak," kata Ara.

Sehingga, tahun ini kalau semua setuju, adalah tahun pertama kita paling tinggi memberikan rumah subsidi pada rakyat yang membutuhkan agar tidak memberatkan kepada rakyat," tandas dia.

Salah satu masyarakat Tangerang, Hutapea, yang telah merasakan layanan proses pemangkasan waktu dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), mengaku bila layanan publik itu sangat membantu dirinya, terlebih perihal pemangkasan waktu.

"Saya bukan MBR, tapi saya sangat terbantu dengan layanan ini, semua dilakukan dengan cepat asalkan memang berkas yang kita lampirkan juga jelas. Kalau saya tadi hanya memakan waktu 54 menit," jelas Hutapea.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pemerintah telah membangun 40 ribu rumah murah untuk rakyat per Oktober 2024.

Pembangunan rumah ini akan terus dilanjutkan hingga mencapai target Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 juta.

"Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40 ribu rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober ya. Dan itu juga akan terus bertambah," jelas Maruarar kepada wartawai usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 7 Januari 2025.

Menurut dia, Prabowo meminta agar lahan-lahan yang disita oleh negara dipergunakan untuk membagun rumah dengan cara legal. Misalnya, lahan-lahan hasil korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

"Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari kejaksaan agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah," jelasnya.

"Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," sambung Maruarar.

Maruarar menyampaikan rumah tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yakni, sekitar Rp8 juta ke bawah.

Dia menuturkan pembiayaan rumah untuk masyarakat yang tak memiliki gaji bulanan.

"Seperti bapak penjual baso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," tutur Maruarar.

Dia mengatakan Prabowo memiliki perhatian khusus terhadap program ini. Prabowo ingin keadilan untuk semua masyarakat Indonesia.

"Itu menjadi perhatian Bapak Presiden, artinya keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," pungkas Maruarar.