Bertemu 2 Pengusaha Besar, Menteri PKP Usul Skema Pembiayaan Rumah Selain FLPP

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan dua taipan besar yakni pemilik Sinar Mas Franky Oesman Widjaja dan bos Lippo Group, James Riady. 

Pertemuan ketiganya dilakukan di Rumah Sakit (RS) Siloam Pusat, Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Sabtu (15/3/2025) sore. Setelahnya, mereka melanjutkan kunjungan ke Park Serpong Residence di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang. 

Di tempat kunjungan terakhir, Ara selaku Menteri PKP menceritakan maksud pertemuannya dengan Franky Oesman Widjaja dan James Riady, yakni untuk membicarakan skema pembiayaan rumah dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Ara mengatakan, pemerintah saat ini sudah memegang dana untuk penyaluran program FLPP bagi 220 ribu unit rumah. Namun, ia tidak merinci berapa besaran anggaran yang dipegang untuk program tersebut. 

"Berkat support pak Presiden, dengan BI (Bank Indonesia), Sri Mulyani, pak Dasco (Wakil Ketua DPR) dan lain-lain sebagai yang membantu. Paling tidak 220 ribu rumah lagi bisa kita buat, dananya sudah ready," ujar Ara.

Tak hanya untuk rumah subsidi, Kementerian PKP disebutnya bakal menyiapkan minimal 100 ribu rumah komersial. Namun untuk penyalurannya, Ara masih mencari model pembiayaan seperti apa yang tepat. 

Termasuk dengan skema pembiayaan baru di luar FLPP. Melalui model baru ini, ia berharap pungutan-pungutan negara pada penjualan rumah komersial bisa mendapat insentif. Sehingga harga jualnya bisa lebih murah. 

"Untuk komersial, minimal 100 ribu, kita lagi mau mencari scheme-scheme yang mana pembiayaan, dan gambar model mana yang menarik buat konsumen," kata Ara. 

"Kita akan lihat mana yang bagus, terbuka saja. Saya minta diuji coba ke publik, bagaimana respon publik, marketnya bagaimana. Kalau diperlukan, saya akan mengusulkan scheme-scheme baru di luar FLPP, dengan harga lebih murah dari FLPP," ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah untuk Prajurit TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di Serang, Banten.

Pada kesempatan itu, Maruarar Sirait meminta data jumlah anggota TNI AD yang membutuhkan rumah. Sehingga Kementerian PKP bisa mengalokasikan kuota program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membuat perencanaan. 

"Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Ara. 

Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab. 

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," pintanya. 

Ia mengutarakan, acara peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali. "Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujarnya. 

Lebih lanjut, Ara juga mengimbau untuk menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah. "Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," tegasnya. 

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, ia menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp 500 juta untuk taman bermain anak," imbuhnya.