Gelontorkan Rp 48,8 Triliun untuk IKN Tahap II, Prabowo Disebut Hadapi Dua Realitas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp48 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap kedua. Kebijakan ini menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah.

Trubus menilai langkah ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan proyek strategis nasional (PSN), terutama dalam memastikan transisi dari Jakarta ke IKN berjalan sesuai amanat undang-undang.

"Kalau saya melihat ada perhatian dari pemerintah Pak Prabowo terhadap kelanjutan ASN di IKN. Itu bagian dari PSN. Di satu sisi, Pak Prabowo juga dihadapkan pada realita bahwa secara de facto, ibu kota masih berada di Jakarta, meskipun secara de jure sudah pindah ke IKN," ujar Trubus saat diwawancarai, Kamis (23/1/2025).

Lebih lanjut, Trubus menjelaskan bahwa kondisi ini memaksa pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas publik di IKN, seperti gedung pemerintahan dan perumahan bagi aparatur negara.

"Langkah ini tidak hanya soal memenuhi mandat undang-undang, tapi juga memastikan keberlanjutan proyek ini tidak sepenuhnya bergantung pada swasta. Kalau swasta murni yang membangun, dikhawatirkan akan kehilangan kontrol kebijakan di kemudian hari," jelasnya.

Trubus juga menyoroti upaya pemerintah dalam menarik investasi internasional sebagai salah satu strategi pendanaan IKN. "Pemerintah saat ini mencoba membangun international trust, terutama melalui keanggotaan di BRICS dan berbagai kunjungan Presiden ke luar negeri. Harapannya, ada investor yang masuk untuk mendukung proyek ini," imbuhnya.

Namun, Trubus mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif agar pembangunan IKN tidak mengganggu pos kementerian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau pemerintah mampu memanage anggaran, misalnya dengan penghematan perjalanan dinas, saya kira tidak akan saling mengganggu. Pemerintah juga harus bisa menjaga kepercayaan internasional untuk menarik lebih banyak investasi," katanya.

Meski demikian, Trubus juga mengungkapkan bahwa pembangunan IKN tidak lepas dari kepentingan politik. "Kalau dilihat, tanah-tanah yang dipakai untuk IKN ini kan berasal dari keluarga Cendana, keluarga Pak Prabowo. Jadi ada juga kepentingan pribadi di situ," ungkapnya.

Dengan alokasi anggaran besar dan berbagai tantangan yang dihadapi, Trubus menilai proyek IKN ini akan menjadi ujian penting bagi pemerintahan Prabowo. "Ini bukan hanya soal melanjutkan proyek era Jokowi, tapi juga soal bagaimana Prabowo menjalankan amanat undang-undang dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional," tutupnya.