Wacana Reshuffle Kabinet, Said PDIP Sebut Ada Menteri yang Bebani Prabowo

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal peluang perombakan atau reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan. Prabowo menegaskan tidak segan menyingkirkan menteri maupun jajaran kabinet yang tidak serius bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai, menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak bisa mengikuti Prabowo, memang lebih baik diganti. Dia pun menyebut ada menteri yang membebani Prabowo dengan kebijakannya.

"Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, presiden ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut," kata dia di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025.

Lantas dia menyinggung kegaduhan yang disebabkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal larangan gas LPG 3 kilogram dilarang dijual pengecer, kemudian dibolehkan kembali oleh Prabowo.

"Pastilah soal elpiji karena menimbulkan keriuhan kegaduhan kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya," ungkap Said.

"Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota. Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaos di masyarakat bawah," sambungnya.

Kasus ini menjadi contoh bahwa masih ada menteri di kabinet Prabowo tertatih-tatih. Tidak bisa mengikuti kecepatan Prabowo bekerja.

Namun, Said kembali menyerahkan kepada Presiden Prabowo soal reshuffle kabinet ini.

"Jadi hemat saya, presiden sesungguhnya lebih tau mana yang layak di-reshuffle dan mana yang diteruskan, dan mana saya kementerian yang perlu digenjot, perlu effort, untuk mencapai Asta Cita sebagai mimpi presiden," imbuhnya.

 Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal peluang perombakan atau reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan. Prabowo menegaskan tidak segan menyingkirkan menteri maupun jajaran kabinet yang tidak serius bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ucap Prabowo Subianto kepada wartawan di Istora Senayan Jakarta, Rabu (5/2/2025).

"Mau lebih jelas lagi?" sambungnya.

Dia mengingatkan bahwa masyarakat menuntut pemerintahan yang bersih. Untuk itu, Prabowo ingin semua pejabat negara di Kabinet Merah Putih betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat.

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar. Yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain," kata Prabowo.

Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan jika memang Prabowo ingin melakukan reshuffle, maka harus benar-benar matang, berdasarkan evaluasi dan kebutuhan, bukan hanya sekedar mengakomodasi kepentingan politik praktis.

"Harus jadi pelajaran bahwa memilih orang itu jangan asal kepentingan mengakomodasi politik gitu, ya nanti jadi tambal sulam terus," kata Usep kepada Liputan6.com, Jumat (7/2/2025).

Usep mengatakan kalau mau reshuffle, berarti ada yang tidak beres dalam hal penempatan menteri dalam kabinet ini.

"Dan itu sudah diperkirakan dari jauh-jauh hari, dikritik dalam hal menempatkan atau membangun komposisi kabinet lebih banyak mengakomodasi kepentingan politik praktis."

"Inilah akibatnya, banyak Menteri-Menteri yang tidak perform saya kira," lanjutnya.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com