Kena Efisiensi Rp74,7 miliar, KY Minta Anggaran Belanja 2025 Ditimbang Ulang

KY melakukan identifikasi atas dampak efisiensi sebesar Rp74.700.000.000 tersebut.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 12 Feb 2025, 12:04 WIB
Diterbitkan 12 Feb 2025, 12:04 WIB
20160106-Ilustrasi-Gedung-Komisi-Yudisial-Hel
Ilustrasi Gedung Komisi Yudisial (Liputan6.com/Helmi Fitriansyah)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah menyampaikan, pagu alokasi institusinya pada tahun anggaran 2025 berdasarkan dipa adalah Rp 184.526.343.000. Namun atas tindak lanjut instruksi presiden republik Indonesia soal efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 serta surat menteri keuangan nomer S-37/MK. 02/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun 2025, KY diminta melakukan efisiensi sebesar Rp100.000.000.000

“Berdasarkan rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga per 11 Februari 2025, antara Kementerian Keuangan dengan Komisi Yudisial terdapat alokasi efisiensi yang diperhitungkan kembali dari 100.000.000.000 menjadi Rp74.700.000.000 atau terdapat pengurangan sebesar 25.300.000.000 dengan demikian Pagu efektif KY tahun 2025 menjadi Rp 109.826.343.000,” ujar Siti saat rapat bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Siti menyatakan, KY melakukan identifikasi atas dampak efisiensi sebesar Rp74.700.000.000 tersebut. Caranya, dengan mengoptimalkan pagu anggaran tersedia dengan menetapkan prioritas pelaksanaan perkantoran mau pun prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, termasuk dengan melakukan perubahan dan pembaharuan metode pelaksanaan kerja tanpa menurunkan kualitas

“Dengan Pagu efektif komisi Yudisial 2025 sebesar 109.826.343.000 penyesuaian dilakukan yakni untuk belanja perkantoran dilakukan efisiensi sebesar 40% sesuai dengan amanah perhitungan dalam lampiran surat kementerian keuangan, rincian efisiensi antara lain listrik-air di pusat dan daerah, sewa kantor penghubung di 20 wilayah sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan, belanja jamuan dan honor-honor dan peninjauan kontraktual atas belanja layanan perkantoran,” beber Siti.

Selain itu, Siti mengaku, efisiensi juga dilakukan untuk pembiayaan perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan prioritas dan menghentikan perjalanan dinas luar negeri, belanja layanan video conference, lisensi Microsoft 365, serta lisensi lainnya untuk mendukung metode kerja work from anywhere (WFA).

“KY mengupayakan penyelesaian pekerjaan secara online dan tetap melakukan fungsi layanan publik,” janji Siti.

 

Berdampak

Dengan demikian, berdasarkan hasil rekonstruksi nilai efisiensi per 11 Februari 2025, Siti berkomitmen menjalankan tugas amanah undang-undang dengan beberapa penyesuaian kebijakan. Artinya, adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

“Dalam upaya KY mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan dengan memperhitungkan pemenuhan kebutuhan perkantoran, kebutuhan pelaksana tugas lembaga, sesuai dengan laporan yang disampaikan adalah beberapa pembahasan maka dengan ini kami mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud agar dapat diupayakan untuk diuji kembali sehingga pagu KY tahun 2025 menjadi sebesar 172.000.933.843.330 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja,” Siti menandasi.

 

 

Infografis 7 Arahan Menkeu Terkait Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas
Infografis 7 Arahan Menkeu Terkait Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas. (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya