Deputi Bappenas: Efisiensi APBN untuk Dukung Program Unggulan Kerakyatan

Liputan6.com, Jakarta - Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai sebagai kebijakan tepat guna mengalokasikan anggaran secara optimal bagi program-program unggulan kerakyatan.

Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMMK) Bappenas, Amich Alhumami, menegaskan bahwa tujuan besar kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program prioritas pembangunan nasional.

"Untuk mencapai tujuan besar itu, Presiden Prabowo ingin mengoptimalkan sumber daya yang ada yang dapat meningkatkan pelayanan publik,” ujar Amich di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Amich menekankan bahwa kebijakan efisiensi ini menuntut adanya kebijakan publik yang berkualitas.

"Hemat tanpa mengurangi kualitas layanan publik," tambahnya.

Kebijakan ini mencakup pemangkasan anggaran non-prioritas untuk dialokasikan ke sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, dilakukan optimalisasi program dengan pemanfaatan teknologi, penguatan pengawasan agar anggaran digunakan secara tepat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran.

"Penghematan anggaran negara merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan bermanfaat bagi rakyat secara maksimal,” jelas Amich.

Efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun ini akan mendukung program unggulan 2024-2029 yang diharmonisasikan Bappenas dalam RPJMN 2025-2029 sesuai UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN.

"Dengan framework UU SPPN, efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo sangat tepat dan akan berdampak baik bagi program prioritas pemerintah periode 2024-2029 ini,” ungkap Amich.

Amich merinci bahwa dalam bidang pembangunan sosial, program prioritas termasuk makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit berstandar, pengendalian penyakit, dan penurunan stunting.

Selain itu, terdapat program pendidikan berkualitas dan merata, beasiswa bagi anak dari keluarga tidak mampu, pembangunan sekolah unggul, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, pengembangan perguruan tinggi, serta infrastruktur riset dan inovasi.

"Program-program ini menjadi prioritas dalam mendukung peningkatan daya saing bangsa,” pungkas Amich.