Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Operasional: Narasi Isu Haji Dipotong Tidak Benar

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara yang dilakukan pemerintahannya tidak akan mengganggu operasional sehari-hari. Menurutnya, anggaran yang dihemat justru akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti penyediaan pupuk dan perbaikan sekolah.

Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). Ia juga mengajak partai politik dalam koalisinya untuk mendukung langkah penghematan tersebut.

"Saya ingin melaksanakan efisiensi, tapi efisiensi ini tidak akan mengganggu pekerjaan operasional sehari-hari," ujar Prabowo.

Pastikan Gaji ASN Tak Dipotong

Prabowo juga membantah isu yang menyebut pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.

"Narasi isu gaji dipotong itu tidak benar," tegasnya.

Menurut Prabowo, penghematan anggaran lebih difokuskan pada pengurangan kegiatan yang dianggap tidak mendesak, seperti perjalanan dinas ke luar negeri, seminar, dan forum diskusi yang kurang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

"Kunjungan kerja, seminar, FGD, forum group discussion. Apa yang mau didiskusikan lagi? Rakyat butuh pupuk, rakyat butuh bibit, sekolah harus diperbaiki. Nggak usah seminar lagi," katanya dengan tegas.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah telah berhasil menghemat anggaran sekitar Rp 300 triliun tanpa mengorbankan program-program prioritas, termasuk di sektor pendidikan.

"Kita sudah menghemat sekitar Rp 300 triliun. Program-program yang berjalan tidak ada yang disentuh, apalagi pendidikan," jelasnya.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, angkat bicara terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai non-ASN atau honorer di berbagai kementerian, lembaga (K/L), dan pemerintahan daerah akibat efisiensi anggaran menjadi sorotan.

Menurut Misbakhun, perlu pemahaman yang jelas pemutusan hubungan kerja tersebut bukanlah kebijakan yang berlaku di sektor swasta, melainkan bagian dari langkah efisiensi di anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Ia menekankan, yang terlibat dalam efisiensi ini adalah aparatur sipil negara (ASN), kementerian, lembaga negara, serta institusi lainnya yang berhubungan langsung dengan penggunaan anggaran negara, termasuk TNI dan Polri.

"Ini begini, saya ingin meluruskan PHK itu di sektor swasta. Ini adalah efisiensi di APBN 2025, di mana skup lapangannya itu adalah ASN, Kementerian Lembaga, TNI, dan Polri. Ini lembaga tinggi negara yang semuanya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pendapatan belanja negara," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Oleh karena itu, ia meminta agar kebijakan tersebut tidak dikaitkan dengan sektor di luar APBN. "Jadi, minta tolong jangan dikaitkan dengan di luar APBN. Minta tolong itu. Jadi, pemahamannya ini adalah efisiensi," ujarnya.

Efisiensi Anggaran Tingkatkan produktivitas APBN 2025

Misbakhun menjelaskan efisiensi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas APBN. Pengurangan penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan tidak mendesak diharapkan bisa mengalihkan alokasi dana untuk kegiatan pembangunan yang lebih produktif.

"Sudah sangat jelas arahannya bahwa efisiensi ini dalam rangka menaikkan produktivitas APBN, supaya mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak perlu, sehingga sumber daya yang dibelanjakan untuk keperluan yang tidak mendesak itu bisa digunakan dan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang lebih produktif," jelasnya.

Misbakhun juga menekankan pentingnya pemahaman yang proporsional dalam mengaitkan isu PHK dengan efisiensi anggaran, karena kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara demi kepentingan pembangunan nasional.

Efisiensi anggaran ini, menurut dua, tidak akan mengubah besaran APBN 2025, melainkan hanya menyesuaikan pengalokasiannya ke sektor yang lebih mendesak dan produktif.

Ia pun berharap masyarakat dan pihak terkait dapat memahami tujuan di balik kebijakan efisiensi anggaran tersebut secara lebih mendalam dan tidak mengaitkannya dengan pemutusan hubungan kerja di luar lingkup APBN.

"APBN 2025 tetap Rp3.621,3 triliun tidak berubah. Yang berubah hanya alokasi di Kementerian dan lembaganya. Jadi, kalau dikaitkan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang PHK, tolong proporsional mengkaitkannya," ujarnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka