Gus Ipul Pastikan Pencairan Bansos Triwulan I Rampung Sebelum Ramadan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa Gus Ipul memastikan bahwa pencairan bantuan sosial (bansos) triwulan pertama tahun 2025 hampir paripurna. Ia pun menargetkan, penyaluran bansos akan rampung sebelum bulan Ramadan.

"Sekarang sudah 90 persen per hari ini, sudah hampir tuntas (pencairan Bansos) untuk triwulan pertama, sudah clear semua," ujar ujarnya di Kantor Kemensos, Selasa (18/2/2025).

Gus Ipul mengungkapkan bahwa penuntasan penyaluran bansos triwulan pertama 2025 masih menggunakan data lama dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia mengatakan, selanjutnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang masih dalam tahap validasi segera dipadankan.

"Jadi untuk triwulan kedua nanti baru kita menggunakan data terbaru, DTSEN. Sekarang masih data yang lama, DTKS," ungkapnya.

Di sisi lain, Gus Ipul mengajak seluruh kepala daerah untuk ikut terlibat aktif dalam proses verifikasi dan validasi data penerima Bansos. Jika seluruh pihak berkontribusi, DTSEN dapat menjadi acuan seluruh pihak dalam penyaluran Bansos dan tepat sasaran.

"Kita minta bupati dan wali kota yang baru nanti ikut melihat, menyaksikan, sekaligus ikut verifikasi dan validasi lewat Dinas Sosial bersama BPS daerah dan para pilar sosial yang ada di daerah tersebut, jadi, mudah-mudahan semuanya sesuai harapan," ujarnya.

"Nanti akan kita jadikan pedoman untuk memberikan bantuan sosial pada triwulan berikutnya," imbuh Gus Ipul.

Sebelumnya, Gus Ipul meminta kepada jajarannya untuk menjdikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pedoman penyaluran program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sudah tuntas, ini menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan intervensi kepada penerima manfaat di masa mendatang. Data ini juga menjadi pegangan bagi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa Inpres tersebut melarang penggunaan data lain selain DTSEN guna menjaga keakuratan dan validitas data penerima manfaat.

"Dengan data yang terintegrasi, diharapkan program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam pemberantasa kemiskinan," tegasnya.

Gus Ipul pun menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar Unit Kerja Eselon (UKE) I dalam mendukung program pemberantasan kemiskinan.

"Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, serta Ditjen Pemberdayaan Sosial harus bekerja sebagai satu kesatuan dan tidak berjalan sendiri-sendiri," ujarnya.

(*)