Demo Indonesia Gelap, Gerindra: Program Prabowo Baru Tahap Awal, Wajar Masyarakat Kaget

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara soal demo mahasiswa 'Indonesia Gelap'. Dia mengklaim pemerintah selalu mau mendengar suara mahasiswa.

"Sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan,” kata Muzani di komplek parlemen Senayan, dikutip Rabu (19/2/2025).

Menurut Muzani, kebijakan atau program yang dijalankan pemerintah Prabowo baru tahap awal sehingga wajar menimbulkan kekagetan di masyarakat.

"Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal, sehingga menimbulkan kekagetan dan sering kali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif. Tetapi, sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh-boleh saja," kata dia.

Bahkan, kata dia, kekagetan tidak hanya terjadi di masyarakat melainkan juga di internal pemerintah juga mengalaminya.

"Reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan, misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar," ujarnya.

Menurutnya, kekagetan itu berujung salam paham masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

"Kekagetan itulah yang sering kali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden Prabowo," pungkasnya.

Diketahui, mahasiswa melakukan demonstrasi di berbagai daerah bertajuk 'Indonesia Gelap'. Mahasiswa menuntut 13 tuntutan salah satunya terkait efisiensi anggaran hingga MBG.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

Walaupun demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi," kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/2/2025) seperti dilansir Antara.

Prasetyo, dalam kesempatan yang sama, pun mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa, untuk lebih jeli memahami informasi simpang siur soal kebijakan pemerintah. Dia menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga telah memastikan kebijakan efisiensi pemerintah tidak berdampak kepada anggaran untuk beasiswa, biaya UKT, dan tak juga berdampak kepada pemecatan tenaga honorer.

"Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan oleh Bu Menkeu, saya juga hadir, bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada pendidikan. KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan," tutur Mensesneg.

Prasetyo pun kembali menekankan semangat efisiensi itu bukan untuk mengganggu pelayanan kepada masyarakat, tetapi memangkas pengeluaran negara yang selama ini kurang produktif, misalnya, seperti seminar-seminar atau acara diskusi (FGD).

"Semangat efisiensi ini bukan untuk mengganggu masyarakat, tapi untuk memangkas hal-hal yang kurang produktif, seperti acara seremonial, seminar, atau FGD yang sudah terlalu banyak. Sekarang rakyat butuh aksi nyata," ujar Prasetyo Hadi.