Kasus Pemalsuan SHGB untuk Proyek Pagar Laut di Bekasi, Polisi Periksa 10 Saksi

Liputan6.com, Jakarta - Polisi turut mengusut dugaan pemalsuan SHGB untuk proyek pagar laut di Bekasi. Total, ada 10 orang yang dimintai keterangan sebagai saksi.

Kasus ini diusut setelah Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri menerima laporan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Sudah ada laporan polisi oleh BPN di mana kemarin sudah diperiksa 10 orang saksi termasuk dari pihak pemohon sudah kita periksa," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

Djuhandhani menyebut, ada indikasi dugaan pelanggaran yang ikut menyeret PT MAN dan PT CL. Tim penyidik juga menemukan praktik pemalsuan sertifikat SHGB untuk proyek pagar laut di desa lain yang masih satu kecamatan.

"Kita juga mendapatkan hal yang serupa di mana dilakukan yang kami duga dilakukan oleh PT MAN dan PT CL di mana lokasinya itu tidak di satu areal yang dilaporkan oleh BPN tapi berdekatan di desa lainnya. Saat ini penyidik sedang mengumpulkan baik itu keterangan maupun berkas-berkas terkait hal itu," ucap dia.

Dia mengatakan, pihaknya telah turun tangan untuk mengumpulkan bukti. Menurut dia, ada perbedaan yang terjadi Desa Kohod dengan Bekasi. Namun, dis menilai penanganan di Bekasi dianggap lebih mudah karena jejaknya jelas.

"Saya katakan lebih mudah pengungkapannya oleh penyidik penyidik kami karena sudah jelas, kalau kita melihat di Desa Kohod, ini kan di awali saat pengurusan dokumen dokumen, itu yang dipalsukan. Namun, kalau yang kemarin dilaporkan oleh BPN atau hasil lidik kami bahwa ini sudah timbul sertifikat dirubah subjek maupun objek pemilik maupun data koordinat yang diubah secara manual, ini bagi penyidik mungkin lebih mudah dalam proses untuk pengungkapan lebih lanjut," ujar dia.

Korps Tindak Pidana Korups (Kortas Tipikor) mulai bergerak menyelidiki kasus dugaan korupsi dari pemagaran laut di Tangerang, Banten. Penyelidikan baru dimulai setelah penyidik melakukan penelaahan secara internal dan menemukan indikasi korupsi.

"Sudah dimulai (penyelidikan)," ujar Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Arief Adiharsa saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).

Namun demikian, Arief enggan berbicara lebih jauh proses penyelidikan dugaan korupsi pagar laut Tangerang sudah sampai mana. Nantinya, kata Arief, Polri juga akan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. "Masih proses penyelidikan," singkat Arief.

Bersamaan dengan penyelidikan kasus ini, Polri sebelumnya telah menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip sebagai tersangka pemalsuan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Laut Tangerang.

Arsin ditetapkan bersama dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, Ujang Karta, dan dua orang lainnya berinsial SP dan CE selaku penerima kuasa.

Kades Kohod itu bersama dengan Ujang membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian.

Lalu, Arsin dan Ujang juga memalsukan surat kepengusuran permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod dan dokumen lain sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024.