Polri Bakal Kejar Oknum Pegawai ATR/BPN yang Terbitkan Ratusan SHGB Palsu Laut Tangerang

Liputan6.com, Jakarta Polri memastikan penyidikan kasus penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu di pagar laut Tangerang tidak akan berhenti dengan menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip.

Polri juga akan mengembangkan dugaan keterlibatan dari oknum Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Itu yang sementara ini kami kembangkan. Seperti kita sampaikan kepada rekan-rekan beberapa kali saat penyidikan, kami menyidik secara profesional dari ujungnya," ujar Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan Selasa (25/2/2025).

Menurut Djuhandhani, penetapan dan penahanan terhadap Arsin baru merupakan langkah awal saja, sehingga akan terus berkembang dari kasus pemalsuan ratusan sertifikat itu. Dia juga mengatakan proses penyidikan ini juga harus berjalan secara berurutan.

"Kan ini prosesnya juga panjang, proses yang dilakukan oleh tersangka sampai dengan munculnya SHGB ini kan panjang. Step by step kami berharap kita bisa melaksanakan penyidikan, sehingga apa yang kita laksanakan penyidikan benar-benar semuanya bisa kita terjangkau oleh hukum," ujar Djuhandani.

Dalam kasus pemalsuan sertifikat itu, Arsin dibantu anak buahnya, Ujang Karta, yang merupakan Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod. Mereka menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Kohod dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024.

Penerbitan 263 SHGB itu juga diperbantukan oleh SP dan CE yang merupakan penerima kuasa.

Atas perbuatannya, mereka ditetapkan menjadi tersangka dan baru dilakukan penahanan pada Senin (24/2) kemarin.

Djuhandhani meyakini masih adanya barang bukti yang akan ditemukan untuk mengembangkan perkara tersebut.

"Dan yang ketiga, kita takutnya mengulangi perbuatannya dengan berbagai kewenangan yang dia miliki. Itu alasan kami. Dan kami yakin dengan penanganan ini kami tetap profesional, tetap melihat secara penyidikan, secara tuntas, dan secara profesional," tuturnya.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memecat delapan pegawainya. Sanksi ini diberikan terkait atau buntut pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

Menurutnya, sanksi berat pemecatan ini diberikan kepada delapan orang itu karena apa yang dilakukan mereka masih dalam produk tata usaha negara yaitu penerbitan sertifikat.

"Karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, katun, keputusan tata usaha negara maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya," kata Nusron Wahid kepada wartawan usai rapat bersama dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Meski begitu, perkara ini bisa saja masuk ke dalam ranah pidana. Jika memang ditemukan atau menyajikan dokumen palsu dalam penerbitan sertifikat.

"Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea, misal, dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar," tegasnya.

"Misal dokumen palsu atau dokumen apa, itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana di ranah pidana adalah kemalsuan dokumen," sambungnya.

Jika memang masuk ke dalam ranah pidana, atau adanya dugaan suap, kader Partai Golongan Karya (Golkar) ini memastikan, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan sudah siap bekerja.

"Sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Tapi kalau masalah suap dan tindak pidana yang lain kan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian," ucapnya.

"Itu kewenangan APH bisa di polisi, bisa di Kejaksaan dan mereka APH ini sudah on going, jalan, sudah berjalan untuk proses sampai ke sana," pungkasnya.

Delapan pegawai ATR/BPN tersebut di antaranya berinisial JS, SH, ET, WS,YS, NS, LM, dan KA. Nusron pun menjabarkan jabatan dari delapan pegawai tersebut.

"Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, Ex-Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, Ex-Kepala Seksi Survei dan Pementaan," ujar Nurson.

"Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LM, Ex-Kepala Survei dan Pementaan setelah ET. Kemudian KA, Ex-PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran," sambung dia.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com