Kades Kohod Catut Dokumen Warga untuk Terbitkan Sertifikat HGB di Laut Tangerang Sejak 2023

Liputan6.com, Jakarta Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro, menyebut Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip, menggunakan sejumlah dokumen milik warga untuk mengajukan hak atas tanah. Aksi ini dilakukan Arsin bersama para tersangka lainnya sejak 2023.

"Telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024," ucap Djuhandhani kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

Untuk mengurus surat-surat tersebut, Arsin dibantu oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, Ujang Karta, dan dua orang penerima kuasa inisial SP dan CE. Kemudian sebanyak 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Atas perbuatannya, Kades Kohod Arsin bersama dengan tiga orang lainnya ditetapkan menjadi tersangka penerbitan pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah.

Penetapan Arsin sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan tindak pidana pemalsuan di laut Tangerang. Namun demikian Polri tidak langsung menahan Arsin cs dengan alasan masih melengkapi administrasi.

Total sudah ada 44 orang yang telah diperiksa sebagai saksi dan menggeledah tiga lokasi yakni Kantor Desa, Rumah Kepala Desa Kohod Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohod.

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti salah satunya dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohod.

"Kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi Kohod serta beberapa rekening kita dapatkan," ujar Djuhandhani dalam konferensi pers, Rabu (12/2/2025).

Kendati demikian, Djuhandhani enggan membeberkan lebih jauh ihwal identitas pemilik rekening yang disita tersebut. Termasuk jumlah rekening dan nilai keuangan yang berhasil disita itu.

Ia hanya menyebut penyidik tengah berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk mendalami aliran dana keuangan dari rekening-rekening tersebut.

"Nilai keuangan rekening sementara masih kita pelajari. Karena belum terlihat di situ, apakah sesuai dengan transaksi sampai dengan hari ini atau belum," tuturnya.

"Tentu saja ini sudah modal kita untuk berkoordinasi dengan perbankan dan lain sebagainya," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Arsip mengklaim sebagai korban dalam kasus penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di daerah itu.

Hal tersebut disampaikannya dalam klarifikasi setelah menjadi sorotan publik beberapa pekan terakhir terkait kasus pagar laut 30,16 kilometer di perairan pesisir pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang.

"Saya ingin sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain," ucap Arsin melalui rekaman video berdurasi kurang lebih dua menit yang diterima Antara, Sabtu (15/2/2025).

Ia mengaku, dalam kasus Sertifikat HGB/SHM pagar laut yang menyeret namanya tersebut akibat kurangnya pengetahuan dirinya dalam mengeluarkan surat kepemilikan tanah yang akhirnya muncul sertifikat tanah itu.

"Ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hati, hati-hatian ya yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohod," ujar Arsin.

Arsin menyampaikan, dari kejadian ini tentunya akan menjadi pelajaran dan evaluasi internal perangkat Desa Kohod untuk ke depannya.

"Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan Desa Kohod di kemudian hari tidak terulang lagi," ujar Arsin.

Dalam kesempatan tersebut, Kades Kohod Arsin juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kohod dan masyarakat Indonesia atas perilaku serta tindakannya yang membuat gaduh selama ini.

"Saya Arsin secara pribadi maupun jabatan saya sebagai kepala desa atas kegaduhan di Desa Kohod. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf," ungkap Arsin.

Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Rendy menambahkan bahwa kliennya itu selama ini telah menandatangani pengajuan SHGB. Namun, dari tindakan itu diakui kliennya karena mendapatkan desakan dari pihak-pihak lain.

"Pak Lurah memang menandatangani. Nah ditandatangani, karena ada desakan dari pihak ketiga agar dalam modusnya itu sertifikat akan terbit apabila Pak Lurah menandatangani. Kira-kira seperti itu," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, yang dimaksud pihak lain yaitu dua orang terduga pelaku berinisial SP dan C. Di mana, mereka diketahui sebagai pengurus atau kuasa yang mewakili warga Desa Kohod.

"SP dan C. Mereka berdua itu adalah pengurus boleh dibilang yang dikuasakan seolah-olah warga dan seolah-olah menguasakan kepada pihak untuk melakukan proses pengurusan sertifikat bisa dibilang seperti itu," kata dia.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com