KPU Bakal Bikin Buku Janji Kampanye Pramono-Rano untuk Warga Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta berencana membuat buku yang berisi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. Buku janji kampanye itu disusun sebagai upaya menjembatani komunikasi dengan warga Jakarta sebagai pemilih alias pemberi mandat.

Komisioner KPU Jakarta Doddy Wijaya mengatakan, langkah tersebut penting untuk memastikan agar janji-janji yang disampaikan oleh pasangan calon dapat diingat dan direalisasikan dengan baik.

"Intinya kami berupaya mendekatkan antara janji-janji kandidat dengan pemilih, sehingga pemilih bisa memberikan amanat kepada Pak Pramono dan Bang Doel untuk memimpin Jakarta," ujar Doddy Wijaya di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

Setelah buku yang berisi seluruh janji kampanye yang disampaikan dalam debat kandidat selesai dibuat, maka akan diserahkan langsung kepada Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel).

Buku tersebut diberikan sebagai pengingat dan landasan untuk mewujudkan janji-janji kampanye mereka dalam lima tahun kepemimpinan mendatang.

"Semoga dengan adanya buku ini, masyarakat tetap bisa memantau, mengawasi, dan meminta akuntabilitas terkait realisasi janji-janji kampanye yang telah disampaikan," katanya, seperti dikutip dari Antara.

Dengan langkah ini, Dodi berharap proses pemantauan terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2025-2030 itu dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Sekretaris KPU Jakarta, Dirja Abdul Kadir mengungkapkan, buku ini tidak hanya memberikan transparansi kepada publik, tetapi juga menjadi sarana yang baik untuk menilai sejauh mana janji-janji tersebut dapat diimplementasikan setelah Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel) terpilih.

Buku ini juga akan menjadi dokumentasi yang jelas dan terperinci. Bagi warga Jakarta, buku ini nanti dapat dijadikan suatu objek dalam memantau dan mengevaluasi realisasi janji-janji dari kedua politikus PDIP tersebut.

Tak hanya itu, kegunaan buku tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Jakarta.

"Semoga langkah ini menginspirasi daerah lain untuk menerapkan pendekatan serupa demi kemajuan demokrasi yang lebih baik," ucapnya.