Megawati Tunjuk Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy Jadi Jubir Resmi PDIP

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri kini menunjuk dua juru bicara (jubir) resmi DPP Partai. Dua nama yang ditunjuk adalah Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah dan Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy.

Dalam dokumen yang diterima Liputan6.com yang dari internal partai pada Senin (24/2/2025), penugasan itu tercantum dalam surat tugas bernomor 3429/ST/DPP/II/2025 tertanggal 24 Februari 2025. Surat tersebut ditandatangani Megawati.

"Dalam rangka menyampaikan kebijakan partai atau merespons isu-isu dinamika politik yang berkembang saat ini, maka bersama ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menugaskan Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy sebagai juru bicara (jubir) PDIP yang bertugas untuk menyampaikan informasi dan pandangan resmi partai kepada publik, media, dan pihak terkait," demikian kutipan surat tersebut.

Megawati menegaskan Jubir harus berkoordinasi dan melaporkan ke Megawati terkait perkembangan isu politik dan sikap partai.

"Dalam memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan, isu politik, dan sikap partai WAJIB berkoordinasi, serta melaporkan setiap perkembangannya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan," bunyi surat tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan hubungan Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tetap baik, usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Setahu saya baik (hubungan Prabowo-Megawati). Baik," kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

Ia enggan berkomentar banyak soal Megawati yang melarang kadernya yang menjadi kepala daerah ikut retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Muzani mengaku belum mendengar cerita lengkap soal hal tersebut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Oh saya belum tahu. Saya belum (tahu), baru baca berita tapi saya belum dapat cerita dari Kemendagri," ujarnya.

Meski begitu, Muzani menuturkan ketidakhadiran kepala daerah dari PDIP dalam retret tak mempengaruhi hubungan Gerindra dan partai berlambang kepala banteng itu. Menurut dia, hubungan PDIP dan Partai Gerindra tetap baik.

"Saya kira enggak. Saya kira hubungannya baik," tutur Muzani.

Sebelumnya, penundaan retret kepala daerah PDIP di tengah penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto oleh KPK memicu berbagai interpretasi. Banyak pihak menduga, instruksi Megawati ini bukan sekadar respons atas penahanan Hasto, melainkan juga sinyal politik yang ditujukan kepada pemerintah.