Basarah PDIP: Segala Sikap Resmi Partai Akan Disampaikan Saya dan Ronny

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah angkat bicara soal penunjukan dirinya sebagai juru bicara resmi partai oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Selain saya, Ketua Umum PDI Perjuangan juga telah menugaskan Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Ronny Talapessy sebagai juru  bicara yang lain. Terkait belum adanya pernyataan resmi partai dalam beberapa hari terakhir ini, saya memohon maaf kepada rekan-rekan wartawan," kata dia dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

Basarah mengaku setelah resmi mendapatkan penugasan dari Megawati, ke depan dirinya akan menyampaikan sikap dan pandangan partai secara resmi ke publik sebagai mestinya. 

"Tentu saja, sebelum menyampaikan sikap dan pandangan partai tersebut, saya akan berkoordinasi dan melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan," ungkap dia.

"Ke depan, segala informasi terkait sikap dan pandangan resmi PDI Perjuangan akan disampaikan oleh saya dan Bung Ronny. Oleh karena itu, saya mohon kerja sama dan dukungan dari kawan-kawan wartawan," jelas Basarah.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri kini menunjuk dua juru bicara (jubir) resmi DPP Partai.

Dua nama yang ditunjuk adalah Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah dan Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy.

Dalam dokumen yang diterima Liputan6.com pada Senin (24/2/2025), penugasan itu tercantum dalam surat tugas bernomor 3429/ST/DPP/II/2025 tertanggal 24 Februari 2025. Surat tersebut ditandatangani Ketum PDIP Megawati.

"Dalam rangka menyampaikan kebijakan partai atau merespons isu-isu dinamika politik yang berkembang saat ini, maka bersama ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menugaskan Ahmad Basarah dan  Ronny Talapessy sebagai juru bicara (jubir) PDIP yang bertugas untuk menyampaikan informasi dan pandangan resmi partai kepada publik, media, dan pihak terkait," demikian kutipan surat tersebut

Megawati menegaskan Jubir harus berkoordinasi dan melaporkan ke Megawati terkait perkembangan isu politik dan sikap partai.

"Dalam memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan, isu politik, dan sikap partai WAJIB berkoordinasi, serta melaporkan setiap perkembangannya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan," bunyi surat tersebut.

Hingga berita ini ditulis, baik Basarah maupun Ronny belum merespons terkait penunjukan keduanya sebagai Jubir.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pergantian posisi sekretaris jenderal (sekjen) di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, setelah Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.

"Tidak ada pengganti sekjen, titik," kata Said saat meninggalkan kediaman Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat malam 21 Februari 2025.

Dia pun mengatakan bahwa semua kewenangan terkait keorganisasian ada di Megawati selaku ketua umum. Dengan begitu, dia pun sekaligus menepis anggapan bahwa dirinya akan diangkat menjadi Sekjen DPP menggantikan Hasto.

"Semua kewenangan di ibu ketua umum," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.

Politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan, belum ada perubahan terkait instruksi penundaan retret bagi kepala daerah PDIP.

Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan, Kamis (20/2). Surat ini ditandatangani dan diberi cap stempel.

"Belum ada, belum ada (perubahan instruksi)" kata Hugo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Perihal kepala daerah yang nekat hadir retret, Hugo enggan menanggapinya. "Kita lihat nanti," jawabnya singkat.

Meski diundang kepala daerah terpilih dan dilantik di Istana Negara baru-baru ini, ada yang tidak hadir, diantaranya karena sakit dan berbagai alasan lainnya. Namun, yang disorot adalah kepala daerah asal PDIP.

Hal ini karena, instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti retret kepala daerah tersebut.

Perintah tegas Megawati ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Harun Masiku, Kamis, 20 Februari 2025. Penetapan Hasto sebagai tersangka yang kemudian dilanjutkan ke tahap penahanan, dinilai sebagai kriminalisasi mencolok.

Hal ini pun dipandang, membuat gaduh pemerintahan Prabowo Subianto, di mana diketahui, PDIP sampai saat ini memang belum bergabung ke koalisi pemerintahan.