Resmi Diluncurkan Presiden Prabowo, Danantara Diharap Menjadi Pembiayaan Program Pembangunan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto baru saja meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025.

Lembaga baru ini nantinya mengelola aset-aset BUMN untuk diinvestasikan ke dalam sejumlah sektor yang aman, strategis, dan menguntungkan.

Keberadaan Danantara bertujuan untuk ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai target pemerintahan Presiden Prabowo.

Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Ekonomi dari Center for Economic Research Parameters (CERPA) Danang Ari Wibowo mengatakan, terbentuknya Danantara merupakan model inovasi guna percepatan pembiayaan berbagai hal pembangunan.

Dia menjelaskan, Danantara ibarat kendaraan pembawa aset untuk menuju lokasi investasi menguntungkan dan meningkatkan nilai kepada lembaga pemilik awalnya.

"Dengan begitu Danantara amat memberikan dampak positif kepada implementasi investasi yang lebih terkonsolidasikan. Keseluruhan investasi tersebut dapat difungsikan untuk sumber pembiayaan pembangunan," ujar Danang melalui keterangan tertulis, Selasa (25/2/2025).

Dia menyebut, sangat mungkin saja terjadi berbagai program kerja yang pemerintah canangkan, misalkan di bidang pertanian, industri, perumahan, energi, dan lainnya, sumber pembiayaannya berasal dari investasi Danantara.

"Sebabnya Danantara melakukan pengelolaan aset-aset BUMN 'besar'. Aset-aset BUMN lebih jelas peruntukannya untuk dimanfaatkan ke arah mana agar dapat berkelanjutan di masa depan," papar Danang.

Danang mengungkapkan, jika Danantara mampu membiayai proyek-proyek strategis, maka akan dapat menarik minat negara asing untuk berinvestasi dan melakukan kerja sama usaha.

"Di situ peluang pertumbuhan ekonomi 8 persen terealisasi sebab banyak investasi masuk ke Indonesia, keuangan negara stabil, dan serapan tenaga kerja banyak," terang dia.

Kemudian juga, Danang menambahkan, Danantara lebih aman secara kelembagaan karena bukan berwenang seperti bank yang langsung memegang dana publik, namun hanya mengurus pengelolaan aset dan membidik investasi.

Sebagai informasi, dasar hukum pembentukan BPI Danantara berpijak pada revisi ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 4 Februari 2025 lalu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025. Prabowo menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani sebagai Kepala Danantara.

"Kepala (Danantara) Pak Rosan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

Sementara itu, kata Airlangga, Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Dewan Pengawas Danantara. Di sisi lain, Pandu Sjahrir ditunjuk menjadi holding bidang investasi di Danantara.

"Pengawas Pak Menteri BUMN, untuk investasi Pak Pandu," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Komumikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang menyebut Rosan menjadi Kepala Danantara. Dalam menjalankan tugasnya, Rosan akan dibantu Pandu Sjahrir dan Wakil Menteri BUMN Donny Oskario..

"Nanti Danantara akan dipimpin oleh Bapak Rosan Roeslani, nanti akan dibantu oleh Bapak Pandu Sjahrir, akan dibantu juga oleh Bapak Dony Oskaria," jelas Hasan.

"Nanti Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional, karena dibuat danantara ada dua holding, holding operasional dan holding investasi, dan Bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi," sambungnya.

Menurut dia, Erick Thohir ditunjuk Prabowo sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara. Kemudian, Muliaman Hadad yang sebelumnya menjabat Kepala Danantara ditunjuk sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.

"Ketua Dewan Pengawas yang sudah ditunjuk oleh Presiden adalah Bapak Erick Thohir, dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Bapak Muliaman Hadad," tutur Hasan.