Melihat Klarifikasi Yandri Susanto Mengenai Keputusan MK

Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS untuk Pilkada 2024.

Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa PSU tersebut akan mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang sama dengan Pemilihan pada 27 November 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan fakta terkait dengan video yang menunjukkan pemberian dukungan oleh sejumlah kepala desa (kades) kepada pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah-M. Najib Hamas, dalam Pilkada Kabupaten Serang 2024.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa tindakan ketidaknetralan kades tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga merupakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Selain itu, MK juga mengungkapkan adanya bukti dan fakta hukum yang mengaitkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam kegiatan pemberian dukungan tersebut. Yandri Susanto diketahui adalah suami dari Ratu Rachmatuzakiyah.

Menjawab hal tersebut, Mendes Yandri membantah. Menurut dia, apa disampaikan MK sudah dipatahkan dan dirinya memastikan tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan.

“Kalau saya bisa mengendalikan Kepala Desa, toh saya baru berapa minggu jadi Menteri Desa? dan saya sebagian besar tidak kenal dengan Kepala Desa yang ada di Serang,” klaim Yandri saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Yandri Susanto menanggapi tuduhan yang diajukan dalam sidang perselisihan Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan menyatakan bahwa sejumlah saksi yang dihadirkan oleh pemohon justru membuktikan hal yang sebaliknya.

Menurutnya, para kepala desa yang memberikan kesaksian dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa wilayah mereka justru dimenangkan oleh pasangan calon Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas.

"Saksi yang mereka sampaikan dan hadirkan waktu di Mahkamah Konstitusi yaitu Pak Kades Julang, namanya bisa dilihat di Youtube itu di Sidang MK. Pak Haji Karsa atau Pak Karso itu saya tidak kenal dan saya memang belum pernah berinteraksi sama beliau, belum pernah juga ke Desa Julang, tapi faktanya 02 yaitu Zakiah Najib pemenang di situ. Artinya bukan karena faktor saya," jelas Yandri.

"Jadi jelas-jelas Kepala Desa ini kan tidak mendukung saya, malah di pihak sebelah kan tapi masih bisa menang telak 02," sambungnya.

Yandri menyimpulkan bahwa kemenangan pasangan Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas di Kabupaten Serang adalah hasil murni dari suara rakyat. Menurutnya, rakyat memilih pasangan tersebut karena mereka menginginkan perubahan dan perbaikan dengan dipimpin oleh Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas.

"Mereka tidak ingin lagi mau ada korupsi, tidak ada lagi mau ada jual beli jabatan di Kabupaten Serang, tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sampah-sampah berserakan dan sebagainya. Jadi terlalu naif kalau itu dikaitkan dengan pengaruh saya, saya ini apalah ya kan baru Menteri Desa 2 minggu. yang lain berkuasa udah 28 tahun ya kan," jelas dia.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay menyatakan bahwa partainya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada Kabupaten Serang 2024.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen PAN yang selalu mendukung demokrasi dan penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Meski jujur diakui bahwa PAN menilai putusan tersebut agak aneh dan banyak hal yang perlu dipertanyakan,” kata Saleh dalam keterangan tertulis diterima, Selasa (25/2/2025).

Saleh Daulay meyakini bahwa jika ada yang mempertanyakan putusan MK, maka bisa saja keputusan tersebut tidak memenuhi kriteria pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ia pun mengajak semua pihak untuk kembali membaca dan memahami Undang-Undang Pemilu dengan seksama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

"Apa yang dimaksud TSM dalam UU, tidak terjadi dalam pilkada Serang," jelasnya.

Saleh menambahkan bahwa para pemohon tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk mendukung gugatan mereka. Selain itu, saksi-saksi dan penyelenggara yang hadir dalam persidangan dengan jelas menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada di Kabupaten Serang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

"Namun demikian, atas dasar kesadaran dan ketaatan kepada hukum, PAN menerima putusan MK tersebut," jelasnya

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (DPP BM PAN), Riyan Hidayat, mengungkapkan bahwa putusan MK tersebut dinilai sangat merugikan pihak Ratu-Najib Hamas yang telah berjuang keras.

"Tekanan politik dinasti dari pihak lawan juga luar biasa tinggi, kami melawan dinasti," kata dia dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Menurut dia, pihaknya sudah bertarung secara demokratis. "Kami melakukan kampanye dan dialog secara terbuka diseluruh kecamatan dan pelosok di kabupaten Serang. Semua terdokumentasi dengan baik," jelas Riyan.

Menanggapi soal keterlibatan Menteri Desa, Riyan menegaskan bahwa tidak ada intervensi atau campur tangan dari Yandri sebagai Menteri Desa. Selain itu, pemohon juga tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk mendukung gugatan mereka.

"Sekalipun foto/video itu ada, itu sebelum beliau diangkat sebagai menteri. Lagi pula sangat wajar beliau sering terlihat beraktivitas di Serang karena pondok pesantrennya ada di sana. Dan sejak dulu hingga hari ini beliau memang selalu tinggal dan urus pesantren. Tapi soal cawe-cawe itu tegas tidak ada. Kita selalu ikuti perintah Pak Prabowo," jelas dia.