Prabowo Sebut Ada Koalisi KIM Plus Plus, Isyarat PDIP Akan Gabung?

KPU Sebut Butuh Rp 486 Miliar Untuk Gelar PSU

Afif menyebut jumlah wilayah yang memerlukan tambahan anggaran yakni di 19 satuan kerja KPU.

oleh Delvira Hutabarat Diperbarui 27 Feb 2025, 12:08 WIB

Diterbitkan 27 Feb 2025, 12:08 WIB

Ketua KPU Mochammad Afifuddin. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk pemungutan suara ulang (PSU) sebesar Rpn 486.383.829.417.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Jadi secara total Bapak Ibu sekalian pimpinan dan anggota Komisi II yang kami hormati kebutuhan perkiraan kebutuhan itu di Rp 486.383.829.417," kata Afif.

Afif menyebut jumlah wilayah yang memerlukan tambahan anggaran yakni di 19 satuan kerja KPU.

"Sebanyak 19 satker KPU yang masih terdapat kekurangan anggaran dengan total kekurangan Rp 373.718.524.965," ujar dia.

Sedangkan satuan kerja KPU yang tidak memerlukan tambahan anggaran dan satu satuan kerja KPU hanya berjumlah 6 yakni KPU Kabupaten Jayapura tidak memerlukan biaya karena bersifat administrasi perbaikan SK.

"Sebanyak enam satuan kerja KPU yang tidak memerlukan tambahan anggaran karena masih terdapat sisa nphd Pilkada 2024," pungkasnya.

MK Perintahkan PSU di 24 Daerah

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6/Putu Merta)... Selengkapnya

Sebelumnya, MK resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno yang berlangsung pada Senin (24/2), dengan seluruh Sembilan Hakim Konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar pemungutan suara ulang. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai instruksi MK.

Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.