KPK Apresiasi Hukuman Karen Agustiawan Diperberat MA, Harap Jadi Efek Jera

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperberat vonis mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan terkait kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) menjadi 13 tahun penjara.

"Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi putusan kasasi atas terdakwa GKK atau KA mantan Direktur Utama Pertamina, dalam perkara dugaan korupsi pada pengadaan LNG di Pertamina, yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara," tutur Juru Bicara KPK Tessa Mahardika, Minggu (2/3/2025).

Menurutnya, vonis terakhir untuk terdakwa Karen Agustina merupakan bentuk konsistensi hukum peradilan terhadapnya, mulai dari tingkat pertama, banding, dan kasasi yang justru malah semakin memperberat.

"Telah menguji sekaligus membuktikan proses penanganan perkara di KPK telah sesuai ketentuan dan prosesur hukum," jelas dia.

"Melalui putusan tersebut, KPK berharap dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus menjadi triger bagi pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti pada upaya-upaya pencegahan, agar korupsi tidak kembali terjadi," sambung Tessa.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memperberat vonis mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari 9 tahun penjara menjadi 13 tahun penjara.

Selain bui, MA juga menghukum Karen untuk membayar denda sebesar Rp650 juta subsider 6 bulan kurungan. Denda tersebut lebih besar dari putusan pengadilan sebelumnya, yakni Rp500 juta subsider 3 bulan.

"Pidana penjara 13 tahun, denda Rp650 juta subsider enam bulan kurungan," demikian petikan amar putusan tingkat kasasi Nomor 1076 K/PID.SUS/2025 yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung RI di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Seperti dilansir dari Antara, Majelis kasasi pada dasarnya menolak permohonan kasasi Karen Agustiawan maupun jaksa penuntut umum KPK. Namun, majelis kasasi memutus untuk memperbaiki kualifikasi dan pidana dari putusan pengadilan banding yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

"Terbukti Pasal 3 TPK juncto Pasal 55 juncto Pasal 64," lanjut amar putusan tersebut.

Putusan kasasi itu diputus pada Jumat ini oleh Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto selaku ketua majelis dengan anggota 1 Sinintha Yuliansih Sibarani dan anggota 2 Achmad Setyo Pudjoharsoyo, serta Agustina Dyah Prasetyaningsih sebagai panitera pengganti.

"Perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi (pengarsipan berkas perkara menjadi arsip negara) oleh majelis," demikian tertulis di laman MA.